JADIKAN PRIORITAS Gubernur Sutarmidji Sebut Pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar Sedang Tender

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan pembangunan yang dilakukan tentunya akan merata di semua daerah. Namun tentu untuk menyelesaikannya dalam bekerja harus berdasarkan prioritas kebutuhan.

Satu diantaranya yang menjadi prioritas adalah pembangunan jembatasan Sungai Sambas Besar yang sedang dalam proses tender.

“Jadi untuk jembatan sungai Sambas besar semuanya sudah beres sedang tender diperkirakan mulai November pengerjaannya dan perizinannya semua sudah selesai,”ujarnya  Kamis 2 Septermber 2021.

Ia mengatakan pembangunan  tersebut merupakan janji Presiden Jokowi, jadi jangan ada klaim-klaim apapun.

• SEMPAT Kosong SPBU Tanjungpura dan Imam Bonjol Pontianak Sebut Distribusi Pertalite Sudah Normal

“Itu adalah janji presiden. kementrian PU pun kalau ditanya itu priorotas karena janji presiden. Jadi presiden juga mantau, saya juga sudah lapor saat ini sedang ditender dengan nilainya sekitar Rp 600 an miliar. Lalu untuk jembatannya Rp 570 an miliar dan  sudah termasuk jalan pendekat,”ujarnya.

Ia berharap sebelum 2024 pembangunanan tersebut yang ada di Sambas sudah selesai mulai dari jembatasan sudah selesai.

(Update Informasi Seputar Kalimantan Barat)

Selain itu, dikatakannya saat ini sedang dilakukan tender untuk   pembangunan waterfornt di Sambas. Sebab ia menginginkan adanya waterfront di Sambas, karena sejauh ini dikaktakannya destinasi wisata masih kurang. 

Lanjutnya mengatakan untuk pembangunan jembatan kapuas tiga dikatakannya saat ini sedang pada tahap perencanaannya dulu.

“Kemudian karena Sungai Sambas Besar sedang dikerjakan mungkin kita prioritas untuk pembangunan itu dulu,”ucapnya. 

Sedangkan untuk jembatan duplikasi dikatakannya sudah  membertahukan kepada Wako Pontianak untuk lebuh bagusnya abodmen, tiang pancang dan semuanya dibiayai dari APBD. Lalu untuk rangka bajanya meminta bantuan dari Kementrian agar  bisa lebih cepat.

“Kalau saya dulu saya kawal. Begitu  Pak Menteri bilang bisa tidak membebaskan 78 ruko, saya bilang bisa. Pokoknya bisa saja dulu, urusan lain belakangan. Tapi akhirnya ternyata bisa. Jadi gitu saja kita cepat-cepat saja. kalau saya jadi Pak Edi tidak apa-apa cepat saja,”tegasnya.

Begitu juga dengan provinsi pun boleh menmbantu, misalnya abodmennya Rp 120 miliar, jadi  provinsi bisa membantu misalnya Rp 50 miliar.

Sebab dikatakannya tidak ada lagi yang mau dibangun di Kota Pontianak ini setelah halaman kantor Gubernur selesai.

“Halaman kantor gubernur selesai, halaman pendopo selesai, kemudian jalan Hasanudin, Jalan H  Rais A Rahman, Husein Hamzah selesai, Pontianak ini yang jadi tanggung jawab provinsi sudah hampir tidak ada, dan sudah bagus semua,”ungkapnya.