Pengamat Untan Sebut Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas Harus Perhatikan Kondisi Daerah

Ringkasan Berita:

• Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah lebih memahami kondisi di wilayahnya masing-masing.
• Penerapan kebijakan di tingkat nasional sebaiknya dilakukan secara berjenjang dan terukur.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tanjungpura (Untan), Zulkarnaen, menanggapi rencana kebijakan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, yang akan mencabut izin impor Pakaian Bekas.

Namun demikian, Zulkarnaen menekankan perlunya pemetaan kondisi di daerah sebelum kebijakan diterapkan.

“Kalau kita perhatikan, banyak anak muda yang mulai belajar usaha di sektor ini. Di Pontianak, penjual baju bekas atau yang dikenal ‘lelong’ cukup banyak. Apalagi pagi-pagi ramai, masyarakat juga ramai membeli, entah itu baju atau sepatu,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah lebih memahami kondisi di wilayahnya masing-masing.

“Kalau kebijakan nasional ini diterapkan begitu saja, jangan sampai ada razia di jalan-jalan. Itu bukan cara yang baik untuk menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat di daerah. Kalau pelaku usaha kecil dikejar-kejar, bisa mematikan mereka, apalagi yang baru belajar usaha,” jelas Zulkarnaen.

 • Pedagang Pasar Tengah Tanggapi Larangan Impor Pakaian Bekas : Ikutin Aja Peraturan

“Kalau untuk industri tekstil nasional diterapkan, belum tentu bisa langsung menyerap banyak tenaga kerja atau mendorong tumbuhnya pelaku usaha baru. Artinya, konteks daerah harus diperhatikan agar kepentingan warga tetap terlindungi tanpa mengabaikan aturan nasional,” pungkasnya.