Senator Kalbar Bersyukur Aspirasinya Didengar Presiden, Harga Swab PCR Turun
Ia juga berharap kedepan jangan ada lagi pembatasan mobilitas masyarakat, karena sangat berpengaruh terhadap perekonomian.
Penulis: Chris Hamonangan Pery Pardede | Editor: Try Juliansyah
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Satu diantara senator Kalbar, H Sukiryanto bersyukur lantaran aspirasinya dapat ditindaklanjuti oleh Presiden Joko Widodo.
Adalah mengenai harga test swab PCR, Ketua Umum Perkumpulan Merah Putih (PMP) ini getol meminta agar ada penurunan harga.
Penurunan harga itu bukan alasan, menurut pria yang juga Ketua Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM) Kalbar ini, harga test swab yang mahal yang menyusahkan masyarakat.
Terlebih, kata dia, para pihak terkait sudah untung hingga 300-400 persen jika harga swab masih Rp. 900 ribu.
• Resmi Harga PCR Tertinggi di Kalbar Rp 525 ribu. Harisson: Jika Tak Patuh Sanksi Tutup Laboratorium
"Alhamdulillah, harapan saya dari awal pandemi agar swab PCR diturunkan berkisaran dari Rp. 400-500 dikabulkan pemerintah," ujarnya, Rabu 18 Agustus 2021.
Diketahui, Presiden Joko Widodo mengumumkan agar harga test swab PCR turun menjadi Rp. 450-550 ribu. Jokowi juga meminta agar hasil tes PCR harus dapat dikeluarkan dalam durasi maksimal 1x24 jam.
Lebih lanjut, selain daripada harga test swab, Ketua Komite IV DPD RI itu juga berharap agar vaksin tidak menjadi syarat administrasi dan bepergian.
"Harapan kita kepada pemerintah pusat agar jangan vaksin ini jadi syarat untuk masuk sekolah, bepergian hingga untuk administrasi kependudukan, ini akan mempersulit masyarakat," katanya.
Terlebih, kata dia, jumlah masyarakat yang divaksin masih tergolong sangat rendah karena ketersediaan vaksin yang terbatas.
"Kalau vaksin kita sudah 70 persen ya silahkan, ini vaksin kita di Kalbar saja baru 13 persen, Pontianak baru 30 persen, jika distribusi vaksin sudah bagus dari pusat ya silahkan, jika belum saya atas nama lembaga DPD tidak setuju, ini memberatkan sekali," ujar Sukiryanto.
Ia juga berharap kedepan jangan ada lagi pembatasan mobilitas masyarakat, karena sangat berpengaruh terhadap perekonomian.
“Pandemi sudah berjalan lebih dari satu tahun, kita harus melakukan langkah strategis dan jangan hanya mengandalkan pembatasan mobilitas karena besarnya efek dari pembatasan tersebut terhadap sosial ekonomi masyarakat," imbuhnya. (*)
(Simak berita terbaru dari Pontianak)
