Breaking News:

Setiap Hari 100 Warga Pontianak Tertular Covid-19, Edi Kamtono: Lebih Banyak Klaster Keluarga

Saat ini Kota Pontianak berada di zona merah, skornya 1,4. Artinya, tingkat ketertularan masyarakat sudah tinggi rata-rata di atas 100 per hari,

Editor: Jamadin
TRIBUN PONTIANAK/ Muhammad Rokib
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono 

"Saya minta 5 perusahaan pemasok oksigen di Kalbar lebih memprioritaskan pasokan rumah sakit," tegas mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini.

Kabupaten/kota juga diharapkan melakukan tracing dan testing, serta memberi obat pada mereka yang positif. "PPKM mikro harus ketat, kan dana desa 8 persen boleh digunakan. Ini kondisi sudah semakin meningkat angka keterjangkitan dan angka fatalitas juga meningkat," kata Sutarmidji.

Ia berpesan kondisi sekarang ini harus menjadi perhatian khusus kepala daerah, demi kesehatan masyarakat. Menurutnya masyarakat yang bandel tindak saja, karena membahayakan masyarakat lainnya.

"Edukasi terus dilakukan, vaksinasi digencarkan. Koordinasi dengan TNI/Polri, jangan pula TNI/Polri maksimal, pemda malah kurang peduli," katanya.

Midji sangat khawatir dengan beberapa kabupaten yang dinilainya hampir tak peduli. Bahkan berapa jumlah BOR rumah sakit pun bupatinya tak tahu.

"Ayo kita berjibaku untuk penanganan Covid, siapkan tempat isolasi dan antisipasi di rumah sakit. Saya imbau agar masyarakat segera vaksin, jangan berdebat masalah tentang vaksin, karena dengan vaksin anda terhindar dari akibat fatal Covid-19," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kalbar, Harisson juga menyampaikan harapan agar Kota Pontianak yang berada di zona merah memperketat lagi PPKM mikro. “Malah Kota Pontianak harusnya semi-lockdown,” ujarnya.

Ia menilai hal itu perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 lebih parah. Caranya, dengan melakukan pengetatan, pemantauan serta pengawasan di sejumlah lokasi keramaian.

Ia mengatakan, penerapan PPKM mikro di Kota Pontianak dilaksanakan ketika masih berada pada zona oranye. Maka dari itu, dengan berada di zona merah, maka penerapan PPKM mikro harus lebih ketat.

Harisson mengatakan, kalau berada pada zona merah menurut Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 14 Tahun 2021, maka perkantoran harus menerapkan Work From Office (WFO) sebanyak 25 persen, dan 75 persennya Work From Home (WFH).

“Nanti diatur 25 persen ini jangan sampai mereka terus bekerja dan di rumah malah pergi liburan ke mana-mana,” ujarnya.

Kemudian, pelaksanaan belajar mengajar di semua level tingkatan dilakukan secara online, tidak boleh tatap muka, termasuk perkuliahan.

Pelaksanaan ibadah daerah zona merah seperti Pontianak, menurut Inmendagri 14/2021 untuk sementara waktu di rumah saja.

Kemudian, kegiatan pada area publik, fasilitas umum (fasum) dan taman umum, tempat wisata dan area publik di Kota Pontuanak harus ditutup. Lalu untuk kegiatan seni budaya, sosial kemasyarakatan yang menimbulkan keramaian juga harus ditiadakan. “Jadi, tidak boleh melakukan kegiatan seni budaya atau sosial kemasyarakat,” tegasnya.

Selain itu, pelaksanaan rapat seminar dan pertemuan ditiadakan sampai nanti zona risiko di Kota Pontianak lebih rendah atau berada pada zona kuning.

Jadi yang boleh beraktivitas dari sektor esensial seperti di bidang kesehatan adalah rumah sakit, puskesmas, kegiatan bahan pangan, teknologi informasi, keuangan perbankan, sistem pembayaran, logistik, pasar modal, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar dan industri.

“Jadi yang telah ditetapkan sebagai objek vital nasional dapat beroperasi 100 persen. Sedangkan untuk pasar swalayan, supermarket kalau menurut Instruksi Mendagri harus tutup pada 20.00 WIB,” ujarnya.

Harisson menegaskan, tidak ada toleransi lebih dari itu, termasuk warung kopi (warkop) atau kafe harus tutup pada pukul 20.00 WIB. Kapasitas pengunjung warkop, kafe, dan swalayan yang buka sampai 20.00 WIB hanya boleh 25 persen.

“Penerapan PPKM mikro di Kota Pontianak harusnya warkop, kafe, pasar swalayan, supermarket tutup pukul 20.00 WIB. Bahkan, boleh dimajukan pukul 19.00 atau 18.00 WIB, jangan lebih dari pukul 20.00 WIB,” tegasnya.

Ia juga mengatakan, kegiatan hajatan pernikahan dan lainnya, yang diperbolehkan hanya 25 persen dari kapasitas.

Kemudian, hidangan juga tidak boleh makan di tempat hajatan, harus dibawa pulang.
Harisson mengatakan, Kota Pontianak harus mengoptimalkan kinerja satgas tingkat RT, babinsa, bhabinkamtibmas, dan masyarakat harus serius mengikuti aturan PPKM mikro.

“Setiap minggu mereka harus melakukan penilaian terhadap zona risiko di RT masing-masing. Mereka harus lakukan tracing dan testing dibantu petugas kesehatan, melakukan isolasi terhadap warganya. Kalau mereka zona merah RT tersebut di-lockdown,” jelasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved