Breaking News:

Tingkatkan Perlindungan Jaminan Kesehatan Pekerja, BPJS Kesehatan Gelar Rapat Koordinasi

Saat ini di wilayah Provinsi Kalimantan Barat masih terdapat 60 badan usaha belum patuh dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pengawas BPJS Kesehatan

Istimewa
BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Tim Kemitraan Perlindungan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja, Pontianak, Rabu, 2 Juni 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dalam rangka terwujudnya perlindungan kesehatan yang optimal khususnya bagi segmen peserta Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU) di Provinsi Kalimantan Barat, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Tim Kemitraan Perlindungan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja, Pontianak, Rabu, 2 Juni 2021.

Kegiatan yang dipimpin Tim Pengarah yaitu Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga dihadiri jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Barat dan Asosiasi Serikat Buruh dan Pekerja.

Cara Lapor Peserta JKN KIS Meninggal Dunia ! Cara Melapor Peserta BPJS Kesehatan Meninggal Dunia ?

Deputi Direksi Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung BPJS Kesehatan Lisa Nurena mengatakan bahwa salah satu tujuan dari pembentukan Tim Perlindungan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja adalah untuk memastikan para Pekerja mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan yang menjadi haknya.

"Forum ini diharapkan menjadi sarana untuk stakeholder terkait untuk berkoordinasi, bermitra dan bersinergi untuk memastikan perlindungan jaminan kesehatan bagi pekerja beserta seluruh anggota keluarganya serta kepatuhan Pemberi Kerja sebagai pemilik badan Usaha melaksanakan ketentuan sesuai peraturan yang berlaku," tutur Lisa.

Optimalkan Pemberian Informasi JKN-KIS, BPJS Kesehatan Sosialisasi ke Pensiunan PDAM Pontianak

Lisa menambahkan sampai saat ini di wilayah Provinsi Kalimantan Barat masih terdapat 60 badan usaha belum patuh dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pengawas BPJS Kesehatan.

11 Badan Usaha belum patuh dari hasil pemeriksaan bersama yang dilakukan BPJS kesehatan dan Pengawas Ketenagakerjaan, dan 3 BU belum patuh hasil pemeriksaan BPJS Kesehatan dengan Jaksa Pengacara Negara.

Etti Apresiasi Penerapan Prokes di Kantor BPJS Kesehatan Pontianak

"Hingga saat ini masih ditemukan beberapa badan usah yang belum memiliki kepatuhan yang tinggi dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS. Melalui forum ini diharapkan seluruh stakeholder dapat berkoordinasi mencari solusi untuk menyelesaikan kendala-kendala yang masih terjadi di lapangan," tambah Lisa.

Sekretaris Daerah Pemprov kalimantan Barat yang diwakilkan Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Harry Agung mengatakan seluruh stakeholder dapat berperan sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk memastikan Badan Usaha melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Optimalisasi Pelayanan JKN-KIS dan JKK, BPJS Kesehatan Gelar Pertemuan dengan 4 BUMN Sekaligus

"Manfaat Jaminan Kesehatan begitu besar bagi masyarakat kita, dengan perlindungan pada program jaminan sosial kesehatan saat sakit masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya besar. Sampai saat ini masih ditemukan badan usaha atau pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya ke program jaminan sosial," tutur Harry.

Melalui pertemuan ini, Harry menyampaikan seluruh stakeholder dapat bersinergi dengan serikat pekerja atau serikat buruh untuk memastikan badan usaha dan pekerja yang belum didaftarkan oleh pemberi kerja ke dalam Program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Soal Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Ridwan Sarankan Ada Program Relaksasi

Sampai saat ini perkembangan jumlah peserta JKN-KIS di Provinsi Kalimantan Barat telah mencapai 71, 87% dari total jumlah populasi penduduk Kalimantan Barat yaitu 4.472.310 jiwa.

Sementara jumlah segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang sudah terdaftar dalam program JKN-KIS adalah 358.629 jiwa atau sebesar 9% dari total capaian kepesertaan di Provinsi Kalimantan Barat.

Harry berharap melalui sinergi ini pada akhirnya akan meningkatkan cakupan kepesertaan di Provinsi Kalimantan Barat. (FR/yl)

Editor: Nina Soraya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved