Breaking News:

Soal Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Ridwan Sarankan Ada Program Relaksasi

Soal tunggakan iuran BPJS Kesehatan, Ridwan mengatakan keluhan peserta soal akumulasi tunggakan yang membuat mereka merasa berat untuk membayar iuran.

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Rapat Forum Pemangku Kepentingan Utama Kabupaten Sintang Tahap I Tahun 2021 secara virtual di Ruang Rapat Sekretaris Daerah pada Senin, 19 April 2021. rapat secara virtual tersebut, membahas soal tunggakan iurang BPJS Peserta Mandiri, desa yang belum menyetor iuran, dan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,SINTANG - Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Ridwan Tony Hasiholan Pane menyatakan pihaknya komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh peserta JKN-KIS di Kabupaten Sintang.

"Kami membuka pengaduan dalam hal pelayanan kesehatan sampai ke Puskesmas. Kami mendorong badan usaha dari kota sampai kecamatan untuk bergabung sebagai peserta BPJS," kata Ridwan, Senin 19 April 2021.

Soal tunggakan iuran BPJS Kesehatan, Ridwan mengatakan keluhan peserta soal akumulasi tunggakan yang membuat mereka merasa berat untuk membayar iuran. Misalnya tunggakan sampai dua tahun.

Baca juga: Yosepha Hasnah Nila Pemutihan atau Diskon Bagi Penunggak Iuran BPJS Bisa Dikaji

"Saran saya ada pengurangan atau pengampunan. Seperti ada program pengampunan pajak begitulah. Atau ada strategi lainnya, perlu dipikirkan. Bisa dibuat terobosan diskon satu tahun bagi para penunggak, ini misalnya saja. Peserta yang di kecamatan mengeluhkan susah bayarnya," ungkap Ridwan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sintang, Eka Susilamijaya mengungkapkan pada tahun 2020 jumlah peserta yang menunggak iuran untuk kelas III itu sebanyak 15 ribu jiwa, dengan total tunggakan sebesar Rp 16 miliyar.

"Itu belum lagi kelas I dan II. Kami terus menerus mengingatkan peserta untuk membayar iuran bahkan bisa dilakukan secara kolektif. Total tunggakan 16 milyar dan tahun 2020," ungkap Eka

Eka menyebut, jumlah peserta BPJS Kesehatan Kesehatan yang tidak membayar di tahun 2020 mencapai 23.111 jiwa. Pada tahun 2021 meningkat menjadi mencapai 23. 390 jiwa. "Data kami juga menunjukan, justru tunggakan itu terjadi di Kecamatan Sintang yang sebenarnya tidak ada masalah akses pembayaran," ujarnya. (*)

Penulis: Agus Pujianto
Editor: Hamdan Darsani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved