Bolehkah Mudik di Luar Tanggal 6-17 Mei 2021? Penjelasan Kemenhub Soal Adakah Sanksi Mudik Lebaran

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyatakan, pihaknya tidak memberikan sanksi bagi masyarakat yang mudik di luar tanggal 6-17 Mei

Editor: Dhita Mutiasari
Warta Kota/Nur Ichsan
Ilustrasi Mudik - Calon penumpang memadati Terminal AKAP Kalideres, Jakarta Barat, Jumat 9 April 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pemerintah memutuskan untuk kembali meniadakan mudik lebaran idul fitri tahun 2021 ini.

Kebijakan larangan mudik Lebaran 2021, terhitung pada 6-17 Mei 2021.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan sejumlah alasan yang membuat pemerintah memutuskan untuk kembali meniadakan mudik tahun ini, seperti tahun 2020 lalu.

Ia menyebutkan sejumlah contoh lonjakan kasus Covid-19 pada beberapa kali periode libur panjang. Hal ini terus berulang dan dikhawatirkan ada lonjakan lebih tinggi jika mudik 2021 tidak dilarang.

Lantas bolehkah masuarakat untuk mudik di luar tanggal 6 -17 Mei 2021?

Apakah ada sanksi bagi masyarakat yang tetap mudik di luar tanggal tersebut?

Baca juga: Satgas Preemtif Ops Keselamatan Satlantas Singkawang Imbau Masyarakat Tidak Mudik dengan Unik

Baca juga: Satlantas Polres Bengkayang Sosialisasi Larangan Mudik pada Masyarakat

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyatakan, pihaknya tidak akan memberikan sanksi bagi masyarakat yang mudik di luar tanggal 6-17 Mei tersebut.

"Kita juga tidak ingin memberikan sanksi. Yang paling pas adalah masyarakat menyadari dan memahami esensi pembatasan pergerakan karena untuk kepentingan masyarakat bersama dan kebaikan kita semua, agar situasi kondusif dan pandemi bisa dikendalikan," ucap Adita, Minggu 18 April 2021.

"Jadi jelas tidak ada sanksi, kecuali itu melanggar protokol kesehatan yang ditetapkan surat edaran satgas, seperti bila ada penumpukan massa," tambah dia.

Adita juga menyebutkan, pihaknya akan menerbitkan surat edaran sebagai acuan petunjuk pelaksanaan teknis di lapangan terkait larangan mudik tersebut.

"Nanti para dirjen akan menerbitkan surat edaran sebagai acuan untuk jadi petunjuk aturan di lapangan sekaligus kerja sama dengan seluruh stakeholder termasuk dengan kepolisian, TNI, pemda, Satgas Covid-19 dan dinas perhubungan setempat, untuk melakukan pengawasan dan pengendalian," kata dia.

Menurut Adita, pergerakan masyarakat yang sifatnya masif seperti mudik memang sebaiknya tidak dilakukan, oleh karena itu, pemerintah telah melakukan peniadaan mudik.

Baca juga: Menpan-RB Sanksi Tegas hingga Pemecatan ASN Nekat Mudik dan Lakukan Perjalanan ke Luar Daerah

Baca juga: Pemerintah Larang Aparatur Sipil Mudik Lebaran, Tjhai Chui Mie Harap Seluruh ASN Pemkot Bersabar

Kemenhub pun, lanjut Adita, menindaklanjuti dengan melakukan pembatasan transportasi di masa pelarangan tersebut yang akan dilakukan di semua moda transportasi baik darat laut, kereta api, dan udara, dan juga kendaraan pribadi.

"Sesuai yang telah ditetapkan dalam surat edaran Satgas No 13 ditetapkan semua anggota masyarakat dilarang mudik, tetapi masih ada pergerakan masyarakat yang boleh melakukan perjalanan yaitu untuk pegawai yang melakukan tugas dinas. Tentu harus membawa surat tugas dari instansi atau perusahaan masing-masing dan juga keperluan pribadi yang masih diperbolehkan asal ada keterangan dari lurah atau kepala desa setempat," ujar Adita.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved