Pembangunan Perbatasan di Sambas Diharap Tak Hanya Sekedar Wacana
"Maka kita minta sinergisitas dan singkronisasi program antat kementrian harus dilaksanakan, terutama pencabutan status lahan tersebut oleh Kementrian
Penulis: Chris Hamonangan Pery Pardede | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Subhan Nur menyambut baik percepatan pembangunan ekonomi di Aruk, Sambas.
Hal ini menyusul Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Inpres Nomor 1 tahun 2021, tentang percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Mootain dan Skouw.
Namun, politisi NasDem ini menerangkan wacana tersebut mesti ditindaklanjuti dengan implementasi.
Termasuk regulasi-regulasi agar tidak ada yang timpang tindih dalam pembangunan ekonomi nantinya.
"Menjadi permasalahan utama adalah menyangkut status, dikawasan perbatasan didalam tata ruang masih kawasan hutan lindung, ambil contoh asrama brimob, kantor camat Sajingan, masih kawasan hutan lindung, inikan lucu," katanya, Kamis 8 April 2021.
"Maka kita minta sinergisitas dan singkronisasi program antat kementrian harus dilaksanakan, terutama pencabutan status lahan tersebut oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena kasian masyarakat di perbatasan. Ada satu desa masih masuk kawasan hutan lindung," tambah Subhan.
Subhan menerangkan, saat dia menjabat di Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, pernah ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun mendapat respon yang kurang baik.
Baca juga: Ketua Komisi I DPRD Kalbar Angeline Fremalco Dikukuhkan Sebagai BUNDA PAUD Kapuas Hulu
"Kita pernah pergi ke Menteri Kehutanan mengenai hal tersebut, namun sangat mengecewakan, respon mereka seolah meremehkan kita orang daerah. Kita juga akan bicara keras, jangan bicara NKRI harga mati tapi aspek keadilan di perbatasan hanya sekedar kamuflase dan kepentingan pengusaha besar," katanya.
"Kita tau dari dulu kawasan hutan lindung adalah kepentingan ekonomi orang-orang di pusat. Waktu jaman hutan banyak hampir semua perbatasan adalah konsensi dari perusahaan yang juga diduga diseludupkan kayu-kayu dari kita ke Malaysia," timpal dia.
Namun demikian, Subhan menegaskan jika pihaknya tentu berterima kasih kepada pemerintah pusat sudah membangun jalan nasional perbatasan.
Namun ia berharap pembangunan yang ada jangan hanya untuk pengusaha besar.
"Kita tau banyak penghianat juga di pusat, makanya Napoleon bisa menyusupkan Djoko Tjandra, terjadi pembakaran di KM 29 oleh Duta Palma tidak pernah terungkap sampai sekarang, maka hal ini jangan terjadi lagi kedepannya, indikatornya sangat jelas, banyak perusahaan tambang dan perkebunan tapi tingkat kemiskinan Kalbar masih diatas nasional, inikan luar biasa aspek ketidakadilan," imbuhnya.
"Kami sudah cukup setia kepada NKRI, bayangkan 10 November itu orang Sambas sudah menyerang Belanda, lebih dulu dari Pulau Jawa, ribuan korban, itu di Kalbar karena untuk melawan penjajah," tutur Subhan.
Lebih lanjut, Subhan pun mengatakan jika Bupati ataupun Gubernur membebaskan lahan-lahan yang akan direncanakan kawasan pembangunan ekonomi kedepannya.
Hal ini karena yang dibutuhkan bukan hanya gerbang perbatasan yang mewah, namun juga regulasi ekonomi bagaimana mempercepat ekonomi di perbatasan.
"Kita sebagai orang perbatasan, berharap pembangunan jangan hanya wacana, MoU-MoU, kita berharap realisasi, saya minta Gubernur yang saya anggap cepat tanggap untuk mengawal ini," katanya. (*)
