Breaking News:

Pembangunan Perbatasan di Sambas Diharap Tak Hanya Sekedar Wacana

"Maka kita minta sinergisitas dan singkronisasi program antat kementrian harus dilaksanakan, terutama pencabutan status lahan tersebut oleh Kementrian

TRIBUNPONTIANAK/RIDHO PANJI PRADANA
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar, Subhan Nur. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Subhan Nur menyambut baik percepatan pembangunan ekonomi di Aruk, Sambas.

Hal ini menyusul Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Inpres Nomor 1 tahun 2021, tentang percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Mootain dan Skouw.

Namun, politisi NasDem ini menerangkan wacana tersebut mesti ditindaklanjuti dengan implementasi.

Termasuk regulasi-regulasi agar tidak ada yang timpang tindih dalam pembangunan ekonomi nantinya.

"Menjadi permasalahan utama adalah menyangkut status, dikawasan perbatasan didalam tata ruang masih kawasan hutan lindung, ambil contoh asrama brimob, kantor camat Sajingan, masih kawasan hutan lindung, inikan lucu," katanya, Kamis 8 April 2021.

"Maka kita minta sinergisitas dan singkronisasi program antat kementrian harus dilaksanakan, terutama pencabutan status lahan tersebut oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena kasian masyarakat di perbatasan. Ada satu desa masih masuk kawasan hutan lindung," tambah Subhan.

Subhan menerangkan, saat dia menjabat di Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, pernah ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun mendapat respon yang kurang baik.

Baca juga: Ketua Komisi I DPRD Kalbar Angeline Fremalco Dikukuhkan Sebagai BUNDA PAUD Kapuas Hulu

"Kita pernah pergi ke Menteri Kehutanan mengenai hal tersebut, namun sangat mengecewakan, respon mereka seolah meremehkan kita orang daerah. Kita juga akan bicara keras, jangan bicara NKRI harga mati tapi aspek keadilan di perbatasan hanya sekedar kamuflase dan kepentingan pengusaha besar," katanya.

"Kita tau dari dulu kawasan hutan lindung adalah kepentingan ekonomi orang-orang di pusat. Waktu jaman hutan banyak hampir semua perbatasan adalah konsensi dari perusahaan yang juga diduga diseludupkan kayu-kayu dari kita ke Malaysia," timpal dia.

Namun demikian, Subhan menegaskan jika pihaknya tentu berterima kasih kepada pemerintah pusat sudah membangun jalan nasional perbatasan.

Halaman
12
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved