Pengalaman Tak Menyenangkan Para Tim Posko Covid-19 Dinas Kesehatan, Ditolak hingga Dimaki Warga

"Tapi ketika kami turun menggunakan APD lengkap, yang bersangkutan menolak anaknya dibawa untuk diperiksa kesehatannya. Dia bilang, ‘tidak menerima dengan APD lengkap. Kalau pakai APD lengkap, saya ndak mau,” kata Dedi menirukan ucapan penolakan warga.

Lebih dari satu kali tim evakuasi mengalami penolakan. Padahal sesuai dengan prosedurnya, tim evakuasi harus mengenakan atribut lengkap untuk menjaga dan menghindari kontak langsung supaya tidak tertular corona. Apalagi, Dedi dan timnya tugasnya cukup berat: kontak pertama dengan orang yang belum diketahui statusnya.

"Sebenarnya tidak sampai diusir. Warga hanya mau terima kami, kalau tidak pakai APD. Kami maklumi. Saya coba intropeksi diri. Saya berprinsip, apapun masalah pasti ada solusinya. Saya memosisikan diri sebagai bagian dari mereka yang punya anak kecil. Lebih pada pendekatan keluarga,” ungkap pria bertubuh gempal ini. “Intinya, kita harus bisa menempatkan diri pada posisi mereka.”

Setelah berhasil membawa ODP ke rumah sakit untuk diperiksa, tim evakuasi tak bisa langsung pulang. Masih dengan APD lengkap, mereka menunggu berjam-jam menunggu hasil lab keluar menahan pengap, haus dan lapar. “Mau ke warung ndak mungkin, bersihkanya gimana,” ujarnya.

Bupati Sintang, Jarot Winarno menyebut, penerapan sosial distancing (jaga jarak sosial) berakibat rasa solidaritas di masyarakat tercerabut. Dampak lainnya, masyarakat merasa was-was, takut dan cenderung berprasangka tidak baik.

“Sosial distancing berdampak menyerabut rasa solidaritas masyarakat kita. Di posko mendapat telpon satu pasien pingsan ndak ada yang bantu, nyentuh. Padahal biasanya, kalau tetangga menyunatkan anak, kalau kita bisa bantu kelapa, bantu kelapa. (sejak wabah corona) ada kejadian di satu tempat pingsan, yang dilakukan tetangga menelpon ke posko meminta perawat menjemputnya, tetangga satupun ndak ada yang berani masuk. Setelah tim datang meriksa, warga rapat mau mengusirnya. Ini dampaknya, saya minta kita semuanya menjaga. Ada lagi, kita pernah rapid test ODP, hasilnya negatif. Tetapi tetangganya lalu melakukan rapat, akan memaksa yang bersangkutan masuk ke rumah sakit, atau mengusir yang bersangkutan,” beber Jarot.

Jarot menegaskan, sampai saat ini, Kabupaten Sintang tidak ada satupun PDP. Meskipun belum ada, Jarot mengingatkan bahwa 86 persen penderita covid 19 tidak terdetekasi atau tidak memiliki gejala. “ Sungguh pun Sintang belum ada, kita harus tetap waspada. Berat tugas kita menjaga bagaimana agar sintang bebas dari corona. Tidak ada jalan lain, seluruh masyarakat harus waspada. Satu kali sintang jebol, akan menjadi episentrum baru penularan corona wilayah timur kalbar,” jelasnya.

Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Mainar Puspa Sari mengimbau supaya masyarakat tidak perlu takut dengan tim Dinas Kesehatan yang menjenguk pasien ke rumah mengenakan APD lengkap. Justru kata dia, tenaga kesehatan berupaya membantu menyelamatkan dan memutus mata rantai penularan Covid-19.

“Masyarakat gak perlu takut, justru kita bisa terselamatkan dengan ODP sesuai prosedur Dinkes. Kesadaran masyarakat dalam hal ini sangatlah membantu untuk kita bersama memerangi covid-19 ini untuk memutus mata rantai Corona. Saya berharap masyarakat Sintang sudah cerdas memahami apa artinya wabah ini,” kata Mainar.

Mainar mengajak seluruh masyarakat mengikuti anjuran pemerintah dalam memerangi covid dengan cara hidup sehat dan sementara waktu ini stay at home, lakukan pola hidup bersih.

“Kuncinya dari diri kita sendiri, kesadaran diri kita untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Bagi yang baru datang dari luar kota diharapkan kesadarannya untuk melaporkan diri ke posko covid dinkes sintang segera setelah tiba dari luar kota,” imbau Mainar Puspa Sari.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID