Dampak Corona, DPRD Kalbar Sepakat Stop Perjalanan Keluar Kota Sementara Waktu

PONTIANAK - DPRD Provinsi Kalbar sepakat untuk menstop ataupun me-reschedule jadwal perjalanan dinas baik dalam bentuk konsultasi hingga studi banding keluar kota.

Hal ini menyusul merebaknya wabah corona yang ada di Kota Pontianak dan Kalbar pada umumnya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Prabasa Anantatur mengungkapkan keputusan itu diambil pada rapat paripurna yang dilaksanakan Senin (16/3/2020) siang.

"Dengan tidak berangkatnya anggota DPRD Provinsi Kalbar yang sudah terjadwalkan oleh Banmus yang disampaikan paripurna, jadi sangat baik dan saya setuju, terutama yang diprakasai Ketua dan anggota fraksi Golkar dan didukung fraksi yang lainnya kaitan dengan kerja komisi dan badan yang ada di DPRD," kata Prabasa Anantatur, Senin (16/3/2020).

"Perubahan jadwal banmus bisa dilakukan pada rapat banmus atau satu tingkat diatasnya di Paripurna. Dan dibahas disaat paripurna untuk membatalkan rapat kerja, studi banding maupun konsultasi," tambah Base, sapaan akrabnya.

Awalnya, kata Prabasa Anantatur, komisi maupun badan telah dijadwalkan untuk komisi maupun badan dari 18-24 Maret 2020.

• Antisipasi Penyebaran Covid-19, Mulai Besok PAUD Sampai SMP di Sanggau Diliburkan Selama 14 Hari

"Kita akan schedule ulang, melihat kondisi yang ada di Kalbar dengan virus corona," jelas Prabasa Anantatur.

Sementara kaitan dengan LKPj, ia mengatakan ada batas waktu 30 hari untuk dibahas. Pansus pun diharapkannya dapat terus bekerja walau tak melakukan studi banding ke luar kota.

"Kita melihat kondisi yang ada nanti sambil berjalan, namun rapat kerja tetap dilakukan sesuai dengan pansus yang dibentuk," imbuh Prabasa Anantatur.

Sementara itu, Anggota Pansus LPKj Gubernur Kalbar, H Usmandy menyambut baik kesepakatan yang dibuat oleh jajarannya di DPRD Kalbar.

• Letakkan Batu Pertama SMP Muhammadiyah Al Munawwaroh Nanga Taman, Ini Harapan Rupinus

"Saya pikir bahwa ini suatu kebijakan yang harus didukung bersama bahwa virus corona sudah sangat mengkhawatirkan didaerah kita, artinya kita juga minta pemerintah sungguh-sungguh untuk bagaimana melihat kondisi masyarakat yang ada, serta memberikan informasi yang jelas juga kepada masyarakat sehingga tak terjadi berita yang simpang siur," tuturnya.

Walaupun begitu, ia memastikan aktivitas DPRD tetap bekerja, hanya untuk penjadwalan ke luar kota yang di reschedule.

Ditempat yang sama, Anggota DPRD Provinsi Kalbar lainnya Fraksi Golkar, Ason berharap tindakan Gubernur dapat benar-benar diimplementasikan dilapangan.

Terlebih, lanjut Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar ini, DPRD juga sudah mengambil sikap terkait kebijakan Gubernur.