Sambas Masuk dalam Indeks Kerawanan Pemilu untuk Pilkada 2020

PONTIANAK - Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Berdasarkan rilis tertulis yang diterima Tribun dari Bawaslu Provinsi Kalbar, hasil penelitian Bawaslu, rata-rata penyelenggaraan pilkada di kabupaten/kota berada dalam kategori rawan sedang dan penyelenggaraan pilkada provinsi masuk dalam kategori rawan tinggi.

Oleh karena itu dibutuhkan pencegahan pelanggaran dan pengawasan penyelenggaraan pilkada secara maksimal yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

Dimensi-dimensi kerawanan pada tingkat kabupaten/kota memiliki skor rata-rata 51,65 yang masuk dalam kategori rawan sedang.

• Sutarmidji Tegaskan Netral dalam Pilkada Tujuh Kabupaten di Kalbar

Artinya, kerawanan pilkada di tingkat kabupaten/kota berada pada level 4 yang berarti lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Sedangkan pada pemilihan gubernur, Sembilan provinsi yang menyelenggarakan pemilihan memiliki skor rata-rata skor 73,8 yang masuk dalam kategori tinggi, yang berarti hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Angka tersebut diambil dari pengukuran atas empat dimensi dan 15 subdimensi yang mencerminkan kerawanan penyelenggaraan pilkada.

Empat dimensi yang diukur dalam IKP Pilkada 2020 adalah (1) dimensi konteksi sosial dan politik dengan subdimensi keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara, dan relasi kuasa di tingkat lokal.

(2) dimensi pemilu yang bebas dan adil dengan subdimensi hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, dan pengawasan pemilu.

(3) dimensi kontestasi dengan subdimensi hak politik, proses pencalonan, dan kampanye calon.

(4) dimensi partisipasi dengan subdimensi partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, dan partisipasi publik.

IKP Pilkada Kabupaten/Kota

Pada pemetaan potensi kerawanan pilkada kabupaten/kota, Kabupaten Manokwari, Papua Barat adalah daerah dengan skor dan level tertinggi kerawanan pilkada dengan skor 80,89.

Kabupaten lain dengan skor kerawanan tertinggi adalah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (80,89); Kota Makassar, Sulawesi Selatan (78,01); Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (74,94);

Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah (72,48); Kabupaten Sula, Maluku Utara (71,45); Kota Sungai Penuh, Jambi (70,63); Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara (70,62); Kabupaten
Pasangkayu, Sulbar (70,20);

Kota Tomohon, Sulawesi Utara (66,89); Kota Ternate, Maluku Utara (66,25); Kabupaten Serang, Banten (66,04); Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (65,03); dan Kabupaten Sambas, kalimantan Barat (64,53).

Dengan skor rata-rata kerawanan setiap dimensi sebesar 51,65, kerawanan pilkada kabupaten/kota paling tinggi ada pada dimensi partisipasi politik dengan skor 64,09 yang berarti termasuk dalam kategori rawan tinggi level 6.

Artinya, hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi.
Dimensi konteks sosial politik masuk dalam kategori rawan sedang level 4 dengan skor 51,67.

Sedangkan dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil memiliki skor 51,00 yang juga masuk dalam kategori rawan sedang level 4. Level 4 berarti lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Terakhir, dimensi kontestasi memiliki skor 44,96. Dimensi kontestasi termasuk dalam kategori rawan sedang dengan level 3, yaitu hampir setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Pada dimensi konteks sosial politik, subdimensi yang dengan kerawanan paling tinggi adalah relasi kuasa di tingkat lokal dengan skor 56,31, disusul subdimensi otoritas penyelenggara pemilu dengan skor kerawanan 53,36; subdimensi penyelenggara negara dengan skor kerawanan 49,61; dan subdimensi keamanan dengan skor 48,53.

Terdapat setidaknya 15 kabupaten/kota dengan kerawanan dimensi konteks sosial politik pada level 6 dengan kerawanan tinggi. 15 kabupaten/kota dengan skor tertinggi pada dimensi ini adalah Kabupaten Manokwari (82,19);