PESANGON Hilang Hingga Mudah PHK Karyawan, Ini 9 Alasan KSPI Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan alasan-alasan tersebut, saat konferensi pers terkait RUU Cipta Kerja di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat

PESANGON Hilang Hingga Mudah PHK Karyawan, Ini 9 Alasan KSPI Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Pesangon Hilang Hingga PHK Dipermudah, Ini 9 Alasan KSPI Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja / ILUSTRASI PENCARI KERJA 

OMNIBUS Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja akhir-akhir ini menjadi polemik. 

Terutama di kalangan serikat pekerja, yang menyoroti secara langsung draft RUU yang merubah beberapa ketentuan lama di Undang-undang ketenagakerjaan 13/2003 itu. 

Dikutip dari Kompas.com, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) mengungkapkan sembilan alasan menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, yang disebut sudah ditandatangani Persiden Joko Widodo melalui Supres itu. 

Kesembilan alasan itu berangkat dari tiga prinsip buruh yang dianggap KSPI tidak terdapat dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja tersebut. 

Khawatir Omnibus Law, Gerakan Kesejahteraan Nasional Titip Aspirasi ke FPKS

Ketiga hal itu adalah job security atau perlindungan kerja, income security atau perlindungan terhadap pendapatan serta social security atau jaminan sosial terhadap pekerjaan. 

Presiden KSPI Said Iqbal saat memberikan keterangan pers terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja di kawasan Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020)
Presiden KSPI Said Iqbal saat memberikan keterangan pers terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja di kawasan Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020) (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/Deti Mega Purnamasari via KOMPAS.com)

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan alasan-alasan tersebut, saat konferensi pers terkait RUU Cipta Kerja di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).

Kesembilan alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hilangnya Upah Minimum

"Dalam RUU Cipta Kerja, ada istilah yang disebut upah per satuan waktu dan per satuan hasil. Upah per satuan waktu adalah per jam, otomatis menghilangkan upah minimum," kata dia.

Tidak hanya itu, dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum provinsi (UMP) hanya berlaku di wilayah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

Halaman
1234
Editor: Ishak
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved