Sutarmidji Akan Gandeng BPKP Usut Pembayaran Pajak Yang Belum Optimal
"Saya sangat optimis sekali, Tata Kelola Keuangan Pemprov Kalbar kedepan akan ada perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan," ujarnya.
Penulis: Anggita Putri | Editor: Madrosid
lihat foto
PONTIANAK - Gubernur Kalbar, H Sutarmidji melakukan serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar dari Raden Suharto kepada Didik Sadikin, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (11/2/2020).
Dalam sambutannya Gubernur Kalbar H Sutarmidji sangat optimis kedepan tata kelola Pemerintahan Provinsi Kalbar terutama tata kelola keuangan akan ada perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan.
"Saya sangat optimis sekali, Tata Kelola Keuangan Pemprov Kalbar kedepan akan ada perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan," ujarnya.
Kemudian orang Nomor Satu Pemprov Kalbar juga meminta hasil audit BPK dan BPKP harus sejalan.
"Saya minta jajaran Pemprov Kalbar jangan ulangi cara penyusunan anggaran yang tidak benar," pintanya.
Disamping itu pula, Midji meminta BPKP agar dapat membenahi permasalahan aset Pemprov Kalbar.
Ia juga menyinggung terkait pembayaran pajak yang belum optimal .Midji mengatakan hanya Pertamina yang membayar pajak kendaraan motor.
• Bupati Erlina Harap Pemkab Mempawah Dapat Jalin Hubungan Baik dengan BPKP Kalbar
“Bagi yang tidak membayar kita akan kerjasama dengan BPK dan BPKP menangani itu. Saya ambil contoh pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang bayar hanya Pertamina dan yang lain tidak punya data yang baik padahal dia pemasok ,” ujarnya.
Ia berharap ini menjadi perhatian dan nanti dirinya akan mengajak aparat penegak hukum untuk menegakkan hal itu.
Beberapa waktu lalu ia juga mengatakan banyak alat berat yang tidak bayar pajak yang digunakan diperkebunan dan sebenarnya yang banyak bandel adalah di perkebunan yang punya dumtrak 1000 tapi bayar pajaknya 10 sampai 100 saja.
Usai penyerahan Jabatan Kepala Perwakilan BPKP yang sebelumnya di jabat oleh Raden Suharto . Ia mengatakan Kedepan BPKP fokus pada tiga hal yaitu pengawasan atas tata kelola , penguatan sistem pengendalian intern, dan manajemen resiko.
Ia mengatakan terkait pernyataan Gubernur Kalbar tentang pembayaran pajak yang belum optimal pada pembayaran pajak kendaraan bermotor yang hanya di bayar oleh Pertamina bisa dilakukan optimalisasi pendapatan asli daerah (OPAT) terkait pembayaran pajak yang belum optimal .
“Jadi dilakukan dalam bentuk intensifikasi dan ekstentifikasi melalui OPAT tergantung permintaan gubernur . Kalau diminta Insya Allah kami bisa tindak lanjuti,” ujarnya.
Terkait dengan maturitas atau kepentingan dan kematangan penyelenggaraan sistem pengendalian interen pemerintah (SPP) dari 1 provinsi 2 kota dan 12 Kabupaten yang sudah mencapai maturitas level 3 ada 12 di Kalbar.
“Jadi yang belum Kabupaten Sambas Bengkayang, Kayong Utara serta Melawi.
Kendalanya banyak yakni terkait komitmen kepala daerah dan jajarannya dalam hal penerapan sistem pengendalian intern disana,” pungkasnya.
