Gubernur Sutarmidji Desak Bubarkan Sosek Malindo, Ancam Laporkan Kementerian ke Presiden Jokowi
Sosek Malindo itu bubarkan saja, palingan buat acara sepeda atau lari-lari dari Pontianak ke perbatasan.
Penulis: Anggita Putri | Editor: Maudy Asri Gita Utami
lihat foto
SAMBAS - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mendesak pembubaran Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo).
Ia menilai Sosek Malindo tak berkontribusi dalam peningkatan perekonomian di wilayah perbatasan Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas.
Desakan ini disampaikan Midji saat memimpin forum rapat koordinasi percepatan pembangunan wilayah perbatasan Aruk sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Wisma Indonesia kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Senin (10/2/2020).
Dilansir dari wikipedia.org, Sosek Malindo merupakan organisasi bilateral dalam pembangunan sosial ekonomi antara Indonesia Malaysia yang berdiri sejak tahun 1985.
Pedoman pokok organisasi Sosek Malindo menyebutkan bahwa organisasi ini bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah perbatasan.
• Kepala PLBN Aruk Sebut Sosek Malindo Kurang Efektif
Tugas pokok Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (KK Sosek Malindo) atau yang di Malaysia disebut Jawatan Kuasa Kerja (JKK) Sosek Malindo adalah membuat kajian terhadap proyek-proyek bersama pada kawasan perbatasan untuk kesejahteraan masyarakat di kedua negara.
Midji menilai, organisasi bilateral dalam pembangunan sosial ekonomi antara Indonesia-Malaysia itu tak berkontribusi besar dalam ekonomi masyarakat perbatasan.
"Sosek Malindo itu bubarkan saja, palingan buat acara sepeda atau lari-lari dari Pontianak ke perbatasan. Gitu-gitu aja."
"Harusnya potensi ekonomi yang ada di sini yang bisa dibawa ke sana, potensi ekonomi yang ada di sana yang bisa dibawa ke sini itu yang mereka kaji. Bukannya setiap tahun cuma buat acara sepeda," jelas Midji.
Gubernur sengaja menggelar rapat percepatan pengembangan perbatasan wilayah perbatasan Aruk untuk melihat keseriusan pihak terkait mulai dari jajaran kementerian sampai tingkat bawah untuk sama-sama mengelola dan memajukan PLBN Aruk.
PLBN Aruk merupakan satu di antara lima PLBN di Kalbar yang berbatasan dengan Malaysia.
Ia mengancam akan melaporkan kepada Presiden RI bagi kementerian yang tidak serius bekerjasama menanggani masalah yang ada di perbatasan untuk kemajuan wilayah perbatasan.
Ia melihat, setelah dua tahun dilakukan pembenahan infrastruktur dan juga menjadi visi dari Presiden RI yakni membangun dari pinggiran, tapi sejauh ini belum ada tampak dari kerjasama yang dilakukan.
"Saya akan laporkan kepada Presiden mana saja Kementerian yang mau bekerjasama dengan sungguh-sungguh dan mana yang tidak," ujarnya.
Beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan mulai dari perekonomian di daerah perbatasan, infrastruktur, arus keluar masuk kendaraan dan orang.
