Aliran Dana Kasus Dugaan Suap Komisioner KPU RI Bertarif 900 Juta, Wahyu Setiawan di OTT KPK

Untuk merealisasikan permintaan Wahyu yang memasang tarif Rp 900 juta, terjadi dua kali proses transaksi.

(ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTO)
Wahyu Setiawan Mundur dari Komisioner KPU RI Setelah OTT KPK & Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Suap 

Pada Selasa (7/1/2020), berdasarkan hasil rapat Pleno, KPU menolak permohonan PDIP untuk menetapkan Harun sebagai PAW dan tetap pada keputusan awal.

Setelah gagal di Rapat Pleno KPU, Wahyu kemudian menghubungi Doni menyampaikan telah menerima uang dan akan mengupayakan kembali agar Harun menjadi PAW.

PadaRabu (8/1/2020) lalu, Wahyu meminta sebagian uangnya yang masih berada di tangan Agustiani. Namun, saat transaksi itu terjadi, tim Satgas KPK membekuk keduanya.

"Tim menemukan dan mengamankan barang bukti uang Rp 400 juta yang berada di tangan ATF dalam bentuk Dolar Singapura," kata Lili.

KPK masih enggan mengungkap identitas pengurus DPP PDIP tersebut, termasuk saat dikonfirmasi pengurus yang dimaksud merupakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Lili berjanji, tim penyidik akan mendalami hal tersebut dalam proses penyidikan.

"Itu mungkin diwanproses penyidikan. Saya tidak tahu persis soal keterangan apakah itu pak Hasto atau bukan. Karena kita fokusnya Komisioner KPU," kata Lili.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Harun dan Saeful yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Buronan KPK

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengaku tidak mengetahui keberadaan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi tersangka dan buronan penyidik KPK karena terlibat kasus suap komisioner KPU Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Penyidik KPK telah menetapkan empat orang berstatus tersangka dalam kasus ini.

Selain Komisioner KPU Wahyu Setiawan, ada juga mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (2009) Agustiani Tio Fridelina, disebut sebagai orang kepercayaan Wahyu. Mereka berdua sebagai penerima suap.

Kemudian tersangka pemberi suap, adalah Caleg PDIP Dapil Sumsel I Harun Masiku, dan kader PDIP Saeful, yang disebut-sebut sebagai stafnya Hasto.

"Kalau Harun Al Rasyid di dalam cerita, kita sering mendengar. Tapi kalau Harun (Masiku) ini saya tidak tahu," ujar Hasto Kristiyanto saat ditanya pewarta mengenai keberadaan Harun, di arena Rakernas PDIP di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (10/1).

Sebelumnya, KPK mengultimatum caleg dari PDIP Harun Masiku (HAR) untuk menyerahkan diri ke lembaga antirasuah. Harun sudah dijerat sebagai tersangka lantaran diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"KPK meminta tersangka HAR segera menyerahkan diri ke KPK," ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/1) malam.

Hasto mengatakan berbagai isu miring berkembang seiring adanya kasus suap yang melibatkan kader PDIP. Hasto meyakini kebenaran nantinya akan terungkap.

"Dengan berita ini menunjukkan adanya berbagai kepentingan yang ikut membuat framing, tetapi sebagai partai politik yang menang dua kali berturut-turut, yang selalu mengalami ujian-ujian sejarah terpaan badai, kami diajarkan Bu Megawati Soekarnoputri untuk bepolitik dengan Satyameva Jayate, pada akhirnya kebenaran itu sendiri yang akan jadi pemenang," kata Hasto. (Tribun Network/rez/mam/mal/ham/fik)

Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved