Berbeda dengan Pengamat, Mantan Komisioner KPU Nilai Tak Perlu Ada Batasan Periodesasi Dewan

PONTIANAK - Berbeda dengan pendapat sejumlah pengamat, Presedium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalbar, Umi Rifdiawaty menilai jika periodesasi anggota dewan belum diperlukan.

"Menurut saya tidak diperlukan pembatasan periodesasi masa jabatan anggota Legislatif," katanya, Minggu (01/12/2019).

Alasannya, kata dia, keberadaan anggota dewan tersebut adalah sebagai wakil rakyat dimana proses yang dilalui melalui pemilihan langsung oleh rakyat melalui partai politik.

Eksistensi anggota legislatif dan partai politik, lanjutnya Umi, tentu akan mengalami proses seleksi alam dengan sendirinya.

"Ketika rakyat menganggap mereka sudah melaksanakan kerja-kerja perwakilannya dengan baik maka mereka akan dipilih kembali, demikian juga sebaliknya," jelasnya.

Ia pun menerangkan, didalam proses demokrasi tentu ada aturan main yang mengaturnya, dalam artian aturan main yang menjadi rujukan dalam pelaksanaannya.

• Umi Rifdiawaty Harap Proses Seleksi Cakada dari PDI Perjuangan Demokratis dan Terbuka

Lebih lanjut dikatakan mantan Komisioner KPU ini, jika demokrasi memberikan peluang kepada siapapun untuk mengikuti proses pemilu, ada beberapa indikator untuk menentukan demokratis atau tidaknya suatu sistem.

Terkait kenapa sebaiknya tidak ada periodesasi masa jabatan anggota parlemen, kata Umi, alasan lainnya ialah bahwa sifat kepemimpinan dalam lembaga parlemen cenderung bersifat kolektif terdiri dari banyak orang dan partai politik yang berbeda.

Jika terkait kesempatan, lanjutnya, tentu semua rakyat punya kesempatan yang sama sepanjang memenuhi kriteria persyaratan yang telah ditentukan dengan mekanisme teknisnya, misalnya dengan pengaturan tentang jumlah calon yang boleh diajukan oleh partai politik.

Pembatasan Periodesasi Dewan