Sepanjang 2019, Kubu Raya Hadapi Karhutla yang Cukup Hebat

Lalu saat ini sudah ada 5 perusahaan yang sudah dilakukan penyelidikan, dan pihak Polda tentu berharap semoga kasus ini bisa cepat dilimpahkan ke kejaksanaan.

Ia mengatakan untuk penanganan korporasi agak berbeda karena harus mendatangkan ahli untuk membuktikan bahwa apakah korporasi tersebut lalai atau sengaja melakukan pembakaran lahan, seperti mendatangkan profesor dari luar sehingga agak lama dalam prosesnya.

Namun berbeda dengan kasus perorangan karena cukup dengan pihak Lingkungan Hidup saja dan cepat prosesnya.

"Kalau korporasi harus ada bukti apakah ada kadar yang melebihi ambang batas dan itu memakan waktu cukup panjang," ujarnya.

Pada pertemuan Rakoe tersebut ia juga mewakili Polda Kalbar menyarankan dalam struktur organisasi yang dibentuk dengan surat keputusan gubernur untuk menambahkan satgas penegakan hukum baik dari penyidik dari LHK, Polri termasuk dari jaksa penuntut.

Sehingga proses hukum sudah berjalan ada sinergi didalamnya.

"Kami sudah 3 musim menghadapi Karhutla di Kalbar orientasi yang di bangun kita disini yaitu dari hulu, tapi tidak selalu berfikir bekerja di hilir, dan dalam hal ini memerlukan dukungan yang banyak."

"Apa sih sebenarnya yang menjadj penyebab kebakaran yang paling dominan untuk di cari solusinya," ujarnya.

Dengan banyak pasokan di lapangan ia katakan tidak akan mampu menurunkan hotspot dan dirinya kawatir tahun depan juga demikian akan terjadi hal yang sama.

"Saya menawarkan dan akan launching program untuk melakukan pembenahan dari hulu dengan memberdayakan masyarakat dengan tidak membuka lahan tanpa membakar, membuat kelompok tani , tiap kecamatan ada 1 pilot project lahan tertentu kemudian kita garap lahan dengan cuka kayu," jelasnya.

Bagaimana membuka lahan tanpa membakar, tapi dengan proses cuka kayu.

Kami akan coba tawarkan dan tiap polsek akan diberikan 1 pilot project minimal 1 sampai 2 hektar.

"Dengan melibatkan penyuluh pertanian yang jarang di libatkan dalam hal ini untuk pencegahan , dinas perntanian dan kehutan juga di ajak untuk memberikan bibit- bibit dan minta bantu csr di tiap daerah untuk peduli kepada masyarakat untuk memberi csr berupa tanaman jangka pendek," jelasnya.

Ia mengatakan untuk program ini mulai Jnuari akan di mulai untuk memberdayakan masyarakat biar stigma membakar lahan bisa di hapus.

Tapi kalau paradigma di bangun penyelesaikan dari hilir maka tidak akan selesai .

"Kami akan matangkan dengan BRG kemudian akan buat time line,setelah itu baru akan di paparkan di tingkat provinsi," pungkasnya. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak