Sepanjang 2019, Kubu Raya Hadapi Karhutla yang Cukup Hebat
Dampak kekeringan tidak hanya menyebabkan karhutka saja, namun juga berakibat pada kegagalan panen, kesulitan air bersih dan gangguan kesehatan
Penulis: Tri Pandito Wibowo | Editor: Maudy Asri Gita Utami
lihat foto
KUBU RAYA - Sepanjang tahun 2019 ini, Kabupaten Kubu Raya menghadapi musim kering yang cukup panjang dan akibatnya terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang cukup hebat. Kawasan hutan maupun di non kawasan hutan.
Serta warga menderita korban materil maupun moril.
"Dampak kekeringan tidak hanya menyebabkan karhutka saja, namun juga berakibat pada kegagalan panen, kesulitan air bersih dan gangguan kesehatan."
Bahkan untuk beberapa waktu kegiatan belajar mengajar harus dihentikan," ungkap Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Amung Hidayat, Selasa (26/11/2019).
• 100 Kasus Karhutla Sudah Ditangani Polda Kalbar, Kombes Pol Jayadi Harap Ada Satgas Penegak Hukum
Amung mengatakan, Kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLH) bekerjasama dengan Pemerintah Jerman, melalui proyek Foclime II menetapkan KPH Unit 33 Kubu Raya sebagai KPH model pencegahan karhutla terintegrasi.
"Melalui proyek ini, KPH Kubu Raya telah menyusun peta kerawanan Karhutla Kabupaten Kubu Raya berdasarkan kondisi geofisik lahan (tutupan lahan dan kedalaman gambut) serta sejarah kejadian karhutla dalam kurun waktu 18 tahun terhitung sejak 2000 hingga 2018," tuturnya.
Selanjutnya telah dilakukan analisis terkait kebutuhan penyediaan sarana infrastruktur pembasahan gambut dan sumber air berupa peta indikatif sumur bor dan analisis mengenai keterkaitan antara karhutla dengan indeks desa membangun (IDM).
"Peta ini diharapkan dapat bermanfaat dan dipergunakan pihak-pihak terkait. Sehingga perlu disosisalisasikan untuk menjalin kerjasama dan komitmen bersama," pungkasnya.
100 Kasus Karhutla Ditangani Polda Kalbar
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat kordinasi dalam rangka penanganan keadaan darurat bencana asap akibat karhutla di Kalbar tahun 2019.
Dan membuat rencana kedepan sebagai upaya pencegahan terjadinya bencana asap akibat karhutla.
Rakor kali ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalbar, H Ria Norsan yang juga sebagai ketua satgas Karhutla dan jajaran Forkompimda dan perwakilan dari 14 Kabupaten Kota yang diselenggarakan di Kantor BPBD Provinsi Kalbar, Selasa (12/11/2019).
Karo Ops Polda Kalbar, Kombes Pol Jayadi melaporkan update perkembangan penegakan hukum oleh Polda kalimantan Barat terhadap kasus karhutla.
Kombes Pol Jayadi mengatakan sejauh ini pada tahun 2019 ada 100 kasus yang ditangani oleh Polda Kalbar yang terdiri dari 37 perusahaan /korporasi , dan 63 kasus perorangan.
"Dari 100 yang sudah naik ditingkat sidik 68 kasus, lidik 32 kasus. Sampai hari ini yang sudah dilimpah ke kejaksaan ada 34 kasus dan separuhnya masih dalam proses di tingkat polres dan polda," jelasnya.
