Gubernur Sutarmidji Tindak Tegas, Lima Perusahaan Diajukan Pencabutan Izin Karena Karhutla
Saat ini ada 103 perusahaan yang diberikan peringatan dan lebih dari 40 perusahaan disegel. Kemudian ada lima yang diajukan pencabutan izin.
Penulis: Syahroni | Editor: Maudy Asri Gita Utami
lihat foto
Gubernur Sutarmidji Tindak Tegas, Lima Perusahaan Diajukan Pencabutan Izin Karena Karhutla
PONTIANAK - Akibat kebakaran hutan dan lahan yang tida terkendali, wilayah Kalimantan Barat diselimuti kabut asap pekat.
Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyebutkan lahan yang terbakar paling banyak didalam konsesi perkebunan.
Mantan Wali Kota Pontianak dua periode, Sutarmidji menjelaskan kondisi kabut asap saat ini semakin pekat, ia menghimbau pada seluruh masyarakat Kalbar untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan.
Selanjutnya anak-anak sekolah dari PAUD, TK, SD dan SMP tetap masih diliburkan, sementara untuk SMA-SMK ia menegaskan melihat kondisi hari senin esok.
Perkiraan hujan masih tiga hingga tujuh hari kedepan, sedangkan titik api disebagian wilayah Kalbar semakin banyak.
Baca: Lahannya Disegel Kepolisian, PT PSL Tuding Api Bukan Berasal dari Perkebunan Mereka
Baca: Tiba di Ketapang, Kapolda Kalbar Pimpin Penyegelan Lahan Terbakar Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit
Baca: Kondisi Udara Sangat Tidak Sehat, Gubernur Kalbar Sutarmidji Teken Surat Edaran Liburkan Sekolah
"Saya minta perhatian serius dari Bupati Ketapang, Bupati Kayong Utara, Bupati Sintang serta Bupati Melawi dan Kubu Raya karena titik api terbanyak didaerah mereka," ucap Midji saat diwawancarai, Minggu (15/9/2019).
Midji, meradang karena ada indikasi daerah melindungi para pengusaha yang lahannya terbakar.
Indikasi itu dijelaskannya ketika petugas atau aparat kepolisian bahkan Kapolda Kalbar berkunjung ke titik api, tapi Pemdanya seperti menghalangi dengan memberikan informasi bohong.
"Nah kite, teliti punye teliti akhirnye lokasi milik pengusaha tertentu. Sehingga ade seperti melindungi dari daerah tersebut, ini tidak boleh terjadi," ucap Midji meradang.
Kalau bekerja seperti ini, maka tidak akan pernah selesai urusan kebakaran hutan dan lahan.
"Saye pastikan siapepun die, perusahaan apepun itu, milik siapepun tetap diberikan sanksi tegas dan tindakan," tegasnya.
Sekarang ini, sudah banyak yang diberikan sanksi. Ia ingin peristiwa ini terakhir kalinya masalah Karhutla yang banyak terjadi di Kalbar.
"Saya berharap semua tidak saling menyalahkan, pemerintah pusat menyalahkan pemerintah daerah, gubernur dan sebagainya, kenapa ini terjadi," katanya
Padahal menurutnya dengan nada marah, Karhutla saat ini terjadi karena adanya kebijakan sektor kehutanan yang salah.
