Terkait Hal Ini, Bawaslu Sekadau Gelar Evaluasi Gakumdu

Diakui olehnya beberapa kasus yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu seperti di Sekadau ada dugaan politik uang.

Terkait Hal Ini, Bawaslu Sekadau Gelar Evaluasi Gakumdu
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TRY JULIANSYAH
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sekadau menggelar evaluasi tim Gakumdu, di Aula Hotel Vinca Borneo Sekadau, Jumat (13/9/2019) 

Terkait Hal Ini, Bawaslu Sekadau Gelar Evaluasi Gakumdu

SEKADAU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sekadau menggelar evaluasi tim Gakumdu, di Aula Hotel Vinca Borneo Sekadau, Jumat (13/9). Komisioner Bawaslu Kabupaten Sekadau, Al Aminuddin mengatakan, momen ini sebagai bahan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten.

"Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala serta kekurangan yang ada, agar dapat diperbaiki kedepan. Khusus Pemilu 2019, Bawaslu mengalami kendala dalam melakukan penindakan terhadap politik uang yaitu terkait regulasi," ujar Al Aminuddin

Ia menilai, Politik uang cenderung terjadi pada masa kampanye dan masa tenang, sementara pelaku yang dapat dijerat pidana diantaranya Pelaksana, Peserta dan/atau Tim kampanye Pemilu yang harus terdaftar di KPU.

"Ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum dalam melakukan politik uang, kedepan Bawaslu berharap ada penguatan terhadap regulasi khususnya terkait politik uang," kata Al Aminuddin.

Baca: Gakkumdu Proses Kasus Pencoblosan Dua Kali di Nanga Tayap dan Simpang Dua

Baca: VIDEO: Tolak RUU Revisi KPK, Mahasiswa dan Masyarakat Gelar Aksi

Sementara itu Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah yang hadir sebagai pemateri menegaskan, ada tiga dalam penanganan pelanggaran Pemilu yang dilakukan Bawaslu yakni pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran kode etik.

"Nah, jika kode etik ditemukan pelangaran akan diteruskan ke DKPP. Adapun yang menyampaikan laporan melalui Bawaslu atau langsung ke DKPP," jelas Al Aminuddin.

Diakui olehnya beberapa kasus yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu seperti di Sekadau ada dugaan politik uang.

Sehingga masyarakat bertanya dan Bawaslu sudah cek melalui Gakkumdu Provinsi memang faktanya kendala di regulasi dan harus dibahas di undang- undang tidak setiap orang.

"Jadi memang calon anggota DPRD atau pelaksanan kampanye yang ada dibuktikan SK, nah dalam hal ini tim sentra Gakumdu tidak bisa sewenang-wenang dalam memutuskan," lanjutnya.

Kemudian, dalam rangka peneggakan hukum pemilu ada juga penyelesesain sengketa pemilu. Ada juga yang bukan kewenangan Bawaslu maka diputuskan ke lembaga lain.

"Misalnya Cyber Crime kita teruskan ke kepolisian dan jika UU ASN maka diteruskan ke Komisi ASN yang akan memberikan sanksi," pungkasnya.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved