VIDEO: Tolak RUU Revisi KPK, Mahasiswa dan Masyarakat Gelar Aksi

Sri Haryanti, Juru Bicara Gerakan Peduli KPK, menyatakan bahwa aksi ini merupakan suara untuk menolak pelemahan KPK.

Tolak RUU Revisi KPK, Mahasiswa dan Masyarakat Gelar Aksi

PONTIANAK - Puluhan mahasiswa yang berasal dari Sejumlah universitas yang ada di Kota Pontianak serta perwakilan masyarakat menggelar aksi di bundaran Digulis Pontianak untuk menolak revisi undang - undang KPK (komisi pemberantasan korupsi) yang di ajukan DPR (dewan Perwakilan Rakyat), Kamis (13/9/2019).

Aksi yang di gelar sejak pukul 15.00 WIB tersebut berjalan kondusif, terlihat di lokasi juga berjaga sejumlah petugas kepolisian yang mengamankan jalannya aksi.

Sri Haryanti, Juru Bicara Gerakan Peduli KPK, menyatakan bahwa aksi ini merupakan suara untuk menolak pelemahan KPK.

"Ini merupakan suara dari kami di Kalbar  dari daerah untuk mendukung KPK, menolak segala upaya pelemahan terhadap komisi pemberantasan korupsi inilahsuara kami dari kalbar," kata Sri Haryanti.

Baca: VIDEO: Konferensi Pers Bede Film, Solihin Wardana: Karya Anak Muda Kalbar

Baca: H Baiduri Daftar Calon Bupati ke DPD PDIP Kapuas Hulu

"Point pertama yakni kami menolak revisi undang undang kpk, karena kita semua tau bahwa didalam point point revisi tersebut terdapat point point yang melemahkan kerja pemberantasan korupsi,"tambahnya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak setuju dengan adanya pembentukan dewan pengawas KPK, karena dinilainya akan membuat KPK lemah dan tidak independen.

"Secara mendadak Presiden Jokowi mengadakan konfrensi pres mengumumkan pendapatnya tentang revisi undang undang, yang menurut presiden ada beberapa yang di tolak, namun ada pula yang sependapat, di antaranya itu adanya dewan pengawasan, selain itu ada juga yang berstatus pegawai negeri bagi yang pegawai kpk, adanya persetujuan ini terkait dewan pengawas," ujarnya.

"Jelas kita semua tau ada terdapat beberapa kewenangan yang diberikan kepada dewan pengawas, diantaranya izin ketika mau melakukan penyadapan, dimana kalau misalkan harus izin terlebih dahulu dimana letak indepedensi dari KPK ini, kemudian ketika pegawai KPK  berstatus sebagai pegawai negeri, maka tunduk terhadap undang undang yang berhubungan pegawai negeri sipil,"jelasnya.

Kemudian Reno perwakilan Bem Universitas Tanjungpura menyampaikan bahwa KPK telah baik hanya perlu penguatan tanpa adanya revisi, karena dinilainya revisi UU KPK hanya akan melemahkan KPK dalam hal pemberantasan korupsi.

"KPK itu sudah baik, hanya perlu penguatan saja, hari ini juga di sahkan pimpinan KPK, bahwa kita tau pimpinan kpk itu bermasalah memiliki latar belakang yang buruk. kami sebagai mahasiswa yang hari ini sebagai kontrol negara, apabila hari ini tidak diperdengarkan aksi kami, maka akan melakukan aksi yang lebih besar lagi," jelasnya.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ferryanto
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved