Dr Jumhur Nilai Tunggakan BPJS Kesehatan Berkorelasi dengan Pelayanan

Jumhur mengatakan memang di bidang kesehatan ini agak unik dan selalu ada masalah tidak hanya tunggakan BPJS di Kalbar tapi secara nasional

Dr Jumhur Nilai Tunggakan BPJS Kesehatan Berkorelasi dengan Pelayanan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
BPJS Kesehatan 

Dr Jumhur Nilai Tunggakan BPJS Kesehatan Berkorelasi dengan Pelayanan

PONTIANAK - Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Dr Jumhur menanggapi terkait tunggakan badan usaha terhadap iuran BPJS Kesehatan tahun berjalan tahun 2019 yang dilimpahkan dari bidang penagihan dan keuangan kepada tim pengawasan dan kepatuhan mencapai Rp756 juta.

Namun data badan usaha menunggak per 31 Desember 2018 sebanyak 1.3 Miliar di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Pontianak yang belum melunasi tunggakan iurannya.

Jumhur mengatakan memang di bidang kesehatan ini agak unik dan selalu ada masalah tidak hanya tunggakan BPJS di Kalbar tapi secara nasional juga sangat tinggi sekali.

"Apa lagi ditambah rencana kenaikan iuran pembayaran BPJS itu termasik luar biasa sekali . Tunggakan ini memang sudah lama berlangsung kemudian tunggakan ini juga ada kolerasi dengan pelayanan," ujarnya. 

Baca: Tunggakan BPJS Kesehatan Dari Segmen Badan Usaha di Kalbar Mencapai 1.3 Miliar

Baca: BPJS Kesehatan Sosialisasikan Program JKS KIS di Komunitas Kota Pontianak

Ia mengatakan bahwa Pelayanan BPJS di Kalbar sendiri kurang diminati oleh Rumah Sakit.

Buktinya ada beberapa rumah sakit yang tidak mau menerima BPJS.

"Kemudian dari sisi pelayanan juga panjang ceritanya . Harus ke puskesmas dulu baru ke rumah sakit . Belum lagi di Rumah Sakit pasien bpjs di batasi . Misalnya 1 doker spesialis hanya nerima 20 orang pasien sedangkan pasien banyak terutama yang penyakit dalam," jelasnya.

Ia mengatakan penunggakan terjadi sebenarnya akumulatif tapi badan usaha memang profit apa yang bisa dihindari ya hindari tapi selayaknya tidak seharusnya seperti itu . 

Baca: Iuran BPJS Kesehatan Naik Januari 2020, Berikut Rincian Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Baca: Menkeu Sri Mulyani Usulkan Iuran BPJS Kesehatan Naik Lebih Tinggi dari DJSN, Segini Besarannya

"Terkait tunggakan tetapi setau saya kalau badan usaha mereka berfikir kepada untung rugi . Karena ada beberapa badan usaha yang punya klinik . Kalau di suruh gabung BPJS mereka ada yang protes karena sudah punya standar sendiri," ujarnya.

Kemudian harus mengeluarkan biaya karena semakin banyak pengeluaran bisa semakin macet.

Badan usaha tidak mematuhi aturan BPJS . Sebenarnya itu real terjadi dan segala cara mereka menghindari biaya.

"Disinilah peran pengawasan untuk menghindari segala macam masalah. Saya heran juga bpjs ini menjadi isu nasional yang komulatif untuk demo tenaga kerja terkait buruh juga dan itu jadi berat urusannya," pungkasnya. 

Update berita pilihan tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak 

Penulis: Anggita Putri
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved