Citizen Reporter

Musyawarah Masyarakat Adat Wilayah Kalbar III, Bupati Sanggau: Masyarakat Adat Harus Berdaulat

Direktur Institut Dayakologi, Krissusandi Gunui menyampaikan bahwa sebagai lembaga yang mewadahi harus memiliki sikap yang sigap dan respon.

Musyawarah Masyarakat Adat Wilayah Kalbar III, Bupati Sanggau: Masyarakat Adat Harus Berdaulat
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Bupati Sanggau, Paolus Hadi saat memukul gong tanda dibukanya Musyawarah Masyarakat Adat wilayah III Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Kalimantan Barat di Wisma Tabor Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Jumat (30/8/2019). 

Musyawarah Masyarakat Adat Wilayah Kalbar III Dimulai, Bupati Sanggau: Masyarakat Adat Harus Berdaulat

Citizen Reporter 
Abang Alfian
Staf Diskominfo Sanggau, 

SANGGAU - Bupati Sanggau, Paolus Hadi membuka secara resmi Kegiatan Musyawarah Masyarakat Adat wilayah III Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Kalimantan Barat di Wisma Tabor Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Jumat (30/8/2019). Kegiatan mengusung tema tema Memperkuat eksistensi masyarakat adat dan sistem perladangan berkearifan lokal untuk kedaulatan pangan dan keberlanjutan kehidupan.

Hadir juga Kapolres Sanggau, AKBP Imam Riyadi, Sekjen AMAN, Ruka Somboliggi, Direktur Institut Dayakologi, Krissusandi Gunui, Forkompimcam dan sebanyak 168 komunitas anggota Aman dari perwakilan Kabupaten se-Kalbar.

Diantaranya, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sanggau.

Ketua Panitia Pelaksana, Abdias Yas menyampaikan tujuan dari kegiatan ini agar seluruh masyarakat adat Kalbar tetap solid, dan juga untuk membicarakan isu-isu strategis, baik secara internal maupun eksternal yang berdampak baik untuk masyarkat adat.

Baca: DAD Sintang Gelar Seminar, Dorong Masyarakat Adat Bisa Manfaatkan Hutan Secara Legal

Baca: AMAN Kalbar: Reforma Agraria Harus Berpihak Pada Masyarakat Adat

Direktur Institut Dayakologi, Krissusandi Gunui menyampaikan bahwa sebagai lembaga yang mewadahi harus memiliki sikap yang sigap dan respon.

Sistem berladang menjadi sorotan disetiap tahunnya, dikarenakan bisa menyebabkan kabut asap.

"Sehingga dilaranglah untuk para peladang untuk berladang. Dengan begitu maka bisa menghilangkan kearifan lokal masyarakat dalam berladang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (pangan),”katanya.

Dikatakanya, melalui momen yang baik ini tentu menjadi perhatian bersama, yang mana soal melihat bagaimana keberadaan hak-hak hidup sebagai masyarakat adat yang semakin hari semakin berkurang, yang juga sebagai sumber kehidupan dan identitas sebagai masyarakat adat.

Halaman
12
Penulis: Hendri Chornelius
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved