AMAN Kalbar: Reforma Agraria Harus Berpihak Pada Masyarakat Adat

Implementasi Reforma Agraria dilaksanakan dengan 2 skenario legalisasi dan redistribusi yang harus memperhatikan keberadaan Masyarakat adat.

AMAN Kalbar: Reforma Agraria Harus Berpihak Pada Masyarakat Adat
TRIBUN PONTIANAK/ALFONS PARDOSI
Glorio Sanen 

AMAN Kalbar: Reforma Agraria Harus Berpihak Pada Masyarakat Adat

SINGKAWANG - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat (Kalbar) berharap komitmen implementasi pemerintah daerah dan Kanwil ATR/BPN untuk melaksanakan Reforma Agraria.

"Reforma Agraria merupakan komitmen politik dan komitmen kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla," kata Badan Pelaksana Harian (BPH) AMAN Kalbar, Glorio Sanen, Jumat (19/7/2019).

Komitmen politik tampak pada visi misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang kemudian dilanjutkan pada Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Maruf Amin.

Sedangkan komitmen kebijakan tampak pada Perpres 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan Perpres 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

Baca: Demi Memperkuat Hak Masyarakat Adat, AMAN Kalbar Bentuk PD AMAN SINGBEBAS

Baca: AMAN Kalbar Gelar Roadshow Media Guna Cegah Izin Kepada Perusahaan

Adapun bentuk komitmen implementasi tersebut di antaranya mendorong Kanwil BPN Kalbar untuk melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Agarria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 tahun 2016 tentang Tata cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berbeda dalam Kawasan Hutan tertentu;

Kemudian pemerintah kabupaten kota membentuk Gugus Tugas Reforma Agararia, sedangkan Pemerintah Provinsi dan kabupaten kota yang telah membentuk Gugus Tugas segera memberikan dukungan untuk segera melaksanakan Percepatan Reforma Agraria.

Implementasi Reforma Agraria dilaksanakan dengan 2 skenario legalisasi dan redistribusi yang harus memperhatikan keberadaan Masyarakat adat.

"Bagi kabupaten kota yang mempunyai Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat untuk segera mengimplementasi Perda tersebut sebagai Jalan Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria," tuturnya.

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved