Staf Ahli Bupati Sintang Buka Seminar Peran Masyarakat Adat

Syamsul Hadi membuka Seminar Mengenai Peran Ekonomi Masyarakat Adat dalam Pembangunan Sintang Lestari di Hotel My Home

Staf Ahli Bupati Sintang Buka Seminar Peran Masyarakat Adat
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan, Syamsul Hadi membuka Seminar Mengenai Peran Ekonomi Masyarakat Adat dalam Pembangunan Sintang Lestari di Hotel My Home Sintang, Kamis (25/4/2019) kemarin. 

Staf Ahli Bupati Sintang Buka Seminar Peran Masyarakat Adat

SINTANG - Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan, Syamsul Hadi membuka Seminar Mengenai Peran Ekonomi Masyarakat Adat dalam Pembangunan Sintang Lestari di Hotel My Home Sintang, Kamis (25/4/2019) kemarin.

Peserta kegiatan berasal dari berbagai pihak baik dari OPD dan sejumlah komunitas lokal yang hadir sebagai peserta. Kegiatan seminar mendatangkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang.

Diskusi tersebut berlangsung dengan seru dan hangat, ada banyak ide dan informasi yang digagas bersama dalam memaknai peran masyarakat adat di Kabupaten Sintang.

Baca: BPKPD Kalbar Panggil Perusahaan Penunggak Pajak Kendaaraan Bertemu Korsupgah KPK

Baca: Ria Norsan Minta Seluruh Pemkab & Pemkot se Kalbar Patuhi Standar Layanan Publik

Baca: Entry dan Pindai C1 Lamban Karena Server Down, Pengamat Nilai KPU Seperti Kehilangan Persiapan

"Kita tau bahwa angka kemiskinan Sintang itu masih tinggi, ini adalah salah satu tantangan untuk kita di Sintang," katanya.

"Kita berharap adanya peningkatan peran ekonomi masyarakat adat akan mampu memberi kontribusi positif dalam pembangunan Sintang Lestari," sambungnya.

Syamsul Hadi juga menyebutkan bahwa ada beberapa prioritas pembangunan yang pemerintah Sintang ingin lakukan.

Prioritas- prioritas tersebut pada tahun 2020 akan melakukan peningkatan insfratruktur dasar, peningkatan ekonomi kreatif, peningkatan reformasi birokrasi dan Kabupaten Lestari.

"Masyarakat kita dorong untuk melakukan berbagai kegiatan seperti ekowisata," kata Syamsul Hadi.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sintang juga memberikan payung hukum lewat peraturan Bupati dimana salah satunya pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat adat untuk membuka lahan dengan cara membakar.

"Yaitu dengan syarat luas lahan kurang dari dua hektar dan tanaman yang ditanam harus padi. Ini kita buat karena ada nilai kearifan lokal tentang kebersamaan dan gotong-royong pada proses tersebut," paparnya.

Direktur Sekretaris Jendral Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bidang Penggalangan Dana Mandiri, Arifin Saleh menyampaikan bahwa masyarakat adat perlu dibantu untuk lebih menguatkan eksistensi mereka.

"Undang-undang masyarakat adat memang masih sangat dekleratif, salah satu bentuk konkrit yang kita dorong untuk bidang ekonomi juga," kata Arifin.

"Kita lihat ini bisa mendorong pengakuan wilayah adat dan masyarakatnya sehingga perlindungan, pendampingan yang kuat berikan bisa membantu saudara-saudara kita di pedalaman," tambahnya.

Turut serta dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Sintang, Sudiyanto dan Kepala Dinas Porapar Kabupaten Sintang, Dr. Hendrika Ika serta Kepala Yayasan Strategi Konservasi Indonesia (CSF Indonesia), Mubariq Ahmad.

Penulis: Wahidin
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved