Kadis Perhubungan Provinsi Kalbar Sikapi Parkir Liar Makan Bahu Jalan

Di mana disatu sisi adalah penegakan hukum, yang harus laksanakan secara sinergis dengan sisi yang lainnya yaitu pendapatan asli daerah.

Kadis Perhubungan Provinsi Kalbar Sikapi Parkir Liar Makan Bahu Jalan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MARPINA WULAN
Kadis Perhubungan Provinsi KalBar Manto (kiri) bersama Kepala Unit Operasional dan Humas Jasaraharja Provinsi Kalimantan Barat Amman Ghozali (Kanan) 

Kadis Perhubungan Provinsi Kalbar Sikapi Parkir Liar Makan Bahu Jalan

KUBU RAYA - Menyikapi permasalahan perparkiran yang hingga saat ini masih memakan bahu jalan, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat Manto mengaku pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam penanganan perparkiran yang terjadi di kabupaten maupun kota yang ada di Kalimantan Barat.

Ditemui saat mengikuti rapat koordinasi forum LLAJ Ta. 2019, Manto manyampaikan pihaknya hanya dapat mengarahkan, dan mengingatkanpemerintah kabupaten-kota melalui Dinas Perhubungan-nya masing-masing untuk menegakkan aturan-aturan terkait parkir yang tidak boleh di bahu jalan.

Baca: Dinas Perhubungan Dukung Penuh Program Sinergisitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Polda Kalbar

"Nah saat ini yang paling baik penegakan hukumnya soal ini Pemerintah kota Pontianak. Tapi untuk penegakan peraturan ini pun diperlukan prasyarat-prasyarat bahwa sarpras nya yang berupa marka-marka jalan penanda wilayah tidak boleh parkir itu mesti sudah dipasang dengan jelas oleh pemerintah kabupaten. Kalau mereka belum memasang tanda-tanda dan rambu-rambu, belum memasang marka jalan maka akan kesulitan juga mereka menegakkan hukum," ujarnya.

Baca: 36 Alat Perekam Data Transaksi Dipasang di Kubu Raya, Hotel Hingga Area Parkir

Baca: Sungai Pinyuh Jadi Ladang Parkir Penyumbang Retibusi Terbesar di Kabupaten Mempawah

Menurut Manto untuk persoalan perparkiran memiliki dua sisi bagi pemerintah kabupaten kota khususnya Dinas Perhubungan.

Di mana di satu sisi adalah penegakan hukum, yang harus dilaksanakan secara sinergis dengan sisi yang lainnya yaitu pendapatan asli daerah.

Baca: Dinas Perhubungan, Sat Lantas, Jasa Raharja dan BNN Singkawang Lakukan Pemeriksaan Kendaraan

"Parkir itu bisa mendatangkan pendapatan asli daerah di semua kabupaten kota. salah satu komponen penerimaan hasil daerah itu dari parkir. Nah ketika pendapatan asli daerah mereka itu buruk pada saat yang bersamaan mereka juga harus menegakkan hukum. Kalau ini mereka tidak lakukan secara simultan maka penerimaan daerah mereka pun tidak optimal," jelas Kadis Perhubungan Provinsi KalBar itu.

Sehingga dalam hal ini ia menjelaskan bahwa peran Dinas Perhubungan Provinsi adalah mensinergikan dan mengingatkan kembali dinas perhubungan kabupaten kota melalui Kepala daerahnya masing-masing. (Marpina Sindika Wulandari) 

Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved