Ketua Bawaslu Kubu Raya U Juliansyah Paparkan Terkait Pengawasan LHKPN

Ketua Bawaslu Kubu Raya, U Juliansyah menerangkan jika pihaknya akan fokus mengawasi penyerahan LHKPN para caleg terpilih

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHO PANJI PRADANA
Ketua Bawaslu Kubu Raya, U Juliansyah 

Ketua Bawaslu Kubu Raya U Juliansyah Paparkan Terkait Pengawasan LHKPN

PONTIANAK - Ketua Bawaslu Kubu Raya, U Juliansyah menerangkan jika pihaknya akan fokus mengawasi penyerahan LHKPN para caleg terpilih nantinya seperti pengawasan dana kampanye.

"Kami akan melihat seperti pengawasan dana kampanye, mereka harus tepat waktu, ketaatan, dan kelengkapan berkas menjadi pengawasan kami, sehingga itu menjadi penting, calon pejabat negara harus tertib administrasi dalam pelaporan harta kekayaannya," ungkapnya, Senin (05/08/2019).

Untuk diketahui, caleg pemilu 2019 harus menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Penyerahan dilakukan paling lambat tujuh hari setelah penetapan hasil pemilu.

Jika melebihi batas tersebut, maka caleg terpilih dapat ditunda pelantikannya. Aturan penyerahan LHKPN itu telah dituangkan dalam Pasal 37 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018.

Baca: Purnama II Pontianak Membara, Kebakaran Lahan Makin Dekati Rumah Warga

Baca: TRIBUNWIKI: Data Statistik Perdagangan di Kabupaten Sintang

Baca: KPU Imbau Caleg Kubu Raya Serahkan Laporan Harta Kekayaan

Dalam aturan itu disebutkan bahwa, Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Presiden, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang dalam negeri, dan Gubernur. 

Seperti diketahui, Kubu Raya sampai saat ini belum melakukan penetapan caleg terpilih karena bersengketa di MK. U Juliansyah pun menjelaskan jika pihaknya telah maksimal dalam memberikan keterangan.

"Intinya keterangan yang kami sampaikan di MK kemarin terkait gugatan PHPU PKS, kami sampaikan berdasarkan hasil pengawasan berjenjang. Baik ditingkat TPS, Kecamatan, hingga Kabupaten," jelasnya.

"Hasil pengawasan apapun yang terjadi diproses, diproses pengawasan kami tercatat dalam form pengawasan. Jadi kami menyampaikan sesuai yang disampaikan jajaran kami," ucap dia.

Lebih lanjut dipaparkannya, ditingkat Kecamatan memang ada proses keberatan oleh parpol, tapi PKS yang bersengketa ke MK saat di Kecamatan keberatannya bersifat umum.

Bersifat umum, lanjutnya, karena tidak kepada TPS tertentu, selain itu juga karena keberatan menjadi rancu saat tidak ada TPS mana yang dipermasalahkan.

"Jadi di Kecamatan dianggap tidak ada, walaupun memang ada penyampaian keberatan oleh PKS, namun tidak spesifik, sehingga kami anggap clear. Ditingkat Kabupaten kami sudah memberikan ruang jika ada yang disampaikan, atau keberatan hasil administrasi di Kecamatan," tukasnya. 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved