Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Nilai PLAT Perlu Perhatian Khusus dan Perbaikan SOP
Wakil Ketua DPRD kota Pontianak Firdaus Zar'In menilai bahwa perlu ada perhatian khusus dari pemerintah berkaitan
Penulis: Ferryanto | Editor: Madrosid
lihat foto
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Nilai PLAT perlu perhatian Khusus dan Perbaikan SOP
PONTIANAK - Wakil Ketua DPRD kota Pontianak Firdaus Zar'In menilai bahwa perlu ada perhatian khusus dari pemerintah berkaitan dengan berdirinya PLAT (Pusat Layanan Anak Terpadu) di Kota Pontianak.
Hal ini diungkapkannya saat ditemui Tribun usai menerima aksi dari puluhan Kader PMII (pergerakan mahasiswa Islam Indonesia) Kota Pontianak di kantor DPRD kota Pontianak, perihal meninggalnya anak Disabilitas yang di aniaya didalam PLAT beberapa hari lalu, Jumat (2/8/2019).
"Untuk PLAT ini Perlu perhatian khusus dari Pemerintah berkaitan dengan keberadaan PLAT ini, artinya harus di suport tegannya yang memang berkompeten profesional di bidangnya, karena yang dihadapi inikan anak - anak yang sedang bermasalah, dan tentu kita di DPRD Akan memberikan suport,"katanya.
Kemudian, berkaitan dengan investigasi, ia berharap semua pihak menunggu hasilnya dari pihak kepolisian.
Baca: Calon Wakapolda Kalbar Mantan Ajudan Presiden SBY
Baca: Muhammad Pagi Tekankan Anggota BPD Untuk Kawal Pembangunan di Desa
Namun, ia menilai ada kejanggalan terkait pengawasan didalam PLAT itu sendiri.
Dikatakannya, bila hanya satu orang yang ditugasi untuk mengawasi beberapa ABH (anak berhadapan dengan hukum) sekaligus didalam satu tempat sangatlah tidak masuk akal.
"Kalau hanya misalnya satu orang mengawasi orang - orang di PLAT itu, tentu ini kurang masuk akal gitu ya, kemudian perlu tenaga - tenaga yang memang profersional, anak - anak dari lingkungan yang keras, Lalu secara sikologis dia bereaksi dia apa, kan ndak mungkin mampu tenaga yang satu orang ini,"jelasnya.
Oleh sebab itu, ia menekankan sangat perlu adanya perbaikan SOP di tubuh PLAT itu sendiri.
"ini harus ada perbaikan SOP, dan harus ada win win solution untuk mengatasi hal ini. dari pemerintahnya, kemudian juga, kita dari DPRD akan lakukan fungsi kontrol, dan kami akan lakukan rapat kerja dengan pengambil kebijakan ini, jadi tidak bisa dibiarkan itu,"tutupnya.
