1.512 Satgas Edukasi Warga, Sasar 100 Desa Rawan Karhutla

Kehadiran Satgas dan Satgab di tengah masyarakat ia harapkan tidak menjadi “hantu” bagi petani.

Editor: Jamadin
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Gubernur Kalimantan barat, H.Sutarmidji bersama Pangdam XII Tanjungpura, Mayjen TNI Herman Asaribab, Kapolda Kalbar, Irjen Didi Haryono dan sejumlah pejabat lainnya memeriksa pasukan dalam Apel Siaga Darurat Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 di Lapangan kantor Gubernur Kalbar, Jalan A Yani, Pontianak, Selasa (23/7/2019). Apel dengan tema "Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita".BNPB membentuk satgas gabungan karhutla yang melibatkan pemprov, pemerintah kabupaten/kota, TNI dan Polri, satgas gabungan karhutla ini nantinya akan ditempatkan di 100 desa/kelurahan yang rawan terjadi Karhutla. Satgas gabungan karhutla terdiri dari 1000 personil TNI, 205 personil Polri, 105 orang anggota BPBD dan 205 orang masyarakat. 

"Saya berharap pasukan ini benar-benar bisa mengedukasi masyarakat," ucapnya.

Baca: Minta Hentikan Semua Kong Kali Kong Perizinan, Sutarmidji: KAD Harus Profesional

Selian itu, Midji meminta adanya tim evaluasi temuan di lapangan. Sehingga kearifan lokal di satu daerah bisa dipakai untuk daerah lainnya. Selain itu juga akan dilakukan beberapa hal lain untuk pencegahan kebakaran lahan.

Ia mencontohkan disalah satu daerah di Kota Pontianak yakni Pontianak Utara yang 90 kawasannya adalah daerah gambut. Namun hampir tidak terjadi kebakaran lahan karena dipersiapkan kanal.

"Kearifan lokal di daerah juga harus dilihat, sehingga bisa diterapkan didaerah lainnya," ucapnya.

Gubernur juga secara tegas menyatakan akan segera menindak apabila perusahaan membuka lahan dengan cara membakar serta akan segera membuat Pergub Sanksi bagi Pembakar Lahan.

"Saya akan buat Peraturan Gubernur (Pergub) terkait sanksi bagi perusahaan yang membakar lahannya. Hal tersebut pernah diterapkan di wilayah Kota Pontianak, ketika menjadi Walikota Pontianak," tegasnya

Langkah Penting
Sementara itu, Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi haryono mengatakan ada beberapa langkah dalam mengatasi Karhutla. Yang pertama yakni aspek prefentif /pencegahan.

"Yang pertama kita lihat dari deteksi dini dulu, mendeteksi lokasi - lokasi yang rawan terhadap Karhutla, Tahun 2018 kemarin ada 182 desa, dan tahun 2019 menurun jadi 100 desa,"katanya.

Kemudian, ia menyebutkan betapa pentingnya upaya edukasi kemasyarakat terkait dampak buruk dari membakar lahan dan hutan.

"Dampak dari Karhutla semua negatif, mulai dari kesehatan, lingkungan, penerbangan, ekonomi, dan lain sebagainya, ini membahayakan bagi aspek - aspek itu," ujarnya.

Oleh sebab itu, menurutnya Apel ini merupakan bentuk pemberian keyakinan kepada masyarakat bahwa bahaya karhutla itu begitu nyata.

"Oleh karenanya, apel ini untuk memberikan suatu keyakinan kepada warga masyarakat, bahaya karhutla dan bagaimana kita mencegah dan mengatasi Karhutla ini," tandas Kapolda.

Tenaga Ahli BNPB Mayor jenderal TNI Purnawirawan Amrin mengatakan, nantinya seluruh satgas yang ada akan tinggal di rumah - rumah penduduk desa yang masuk dalam peta rawan Karhuta.

Mereka akan mendampingi masyarakat dalam rangka mengedukasi masyarakat, memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk berada did epan dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

“Mereka akan tinggal bersama masyarakat, tinggal di rumah - rumah penduduk. Jadi sosialisasi, pendekatan mereka 24 jam dengan masyarakat," paparnya.

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved