Kalbar 24 Jam

Kalbar 24 Jam - Dishub Bakal Razia Sopir Angkutan, Pemkab Sanggau Pecat 9 PNS, hingga Pencabulan

Wako juga meminta setiap angkutan baik darat maupun sungai memperhatikan keselamatan penumpang.....

Kalbar 24 Jam - Dishub Bakal Razia Sopir Angkutan, Pemkab Sanggau Pecat 9 PNS, hingga Pencabulan
Kolase/Tribunpontianak.co.id
Kalbar 24 Jam - Dishub Bakal Razia Sopir Angkutan, Pemkab Sanggau Pecat 9 PNS, hingga Pencabulan 

Peraih Suara Terbanyak Keempat DPD RI Dapil Kalbar, Sukiryanto berjanji akan memperjuangkan Pemekaran Kapuas Raya dan bersinergi dengan Pemda Kalbar guna mempercepat pembangunan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Sebelumnya, ia pun menghaturkan terimakasih kepada masyarakat Kalbar yang telah mempercayakan, memilih serta mendukungnya untuk mewakili di lembaga DPD RI.

Baca: Pemkab Sanggau Resmi Pecat 9 PNS Tidak Dengan Hormat

Baca: BLACKPINK Kembali Teratas bersama TWICE dan IZ*ONE, Ini Deretan Girl Group K-Pop Terpopuler Mei 2019

Baca: Ustadz Abdul Somad Ungkap Hukum Sholat Menggunakan Parfum Mengandung Alkohol

Sukiryanto pun menegaskan jika ia tidak ingin menyoalkan etnis maupun agama dalam membangun Kalbar, karena tujuan perjuangan di DPD RI, kata dia, untuk pembangunan Kalbartanpa melihat dan terkotak dari sisi suku, etnis, kelompok apapun baik sisi muslim non muslim, maupun etnik. BACA SELENGKAPNYA......

3. Pemkab Sanggau Resmi Pecat 9 PNS Tidak Dengan Hormat

Kepala Badan Kepegawain Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sanggau, Herkulanus HP
Kepala Badan Kepegawain Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sanggau, Herkulanus HP (TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA)

Sembilan PNS di Lingkungan Pemkab Sanggaudipecat secara tidak hormat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sanggau, Herkulanus HP mengatakan, sudah dikeluarkan surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dikeluarkannya SK PTDH tersebut berdasarkan SKB tiga menteri terkait ASN Eks Napi Koruptor yang harus dipecat.
“Terhitung sejak tanggal 28 April 2019," katanya, Sabtu (11/5/2019).

"Kalau menurut SKB tiga Menteri itu harusnya paling lambat Desember 2018 kemarin, karena Bupati kita sebagai petahana ada kewajiban, keharusan untuk mendapatkan izin dari Kemendagri maka itu berproses-proses. Kemarin sudah dikeluarkan izin dari Kemendagri sehingga Bupati kita mengeluarkan SK pemberhentianya, ” lanjutnya.

Meskipun tak menyebut secara rinsi nama-nama ASN yang mendapatkan SK PDTH, Herkulanus menjelaskan, segala hak dan kewajibanya sebagai PNS sudah tidak didapatkan lagi bagi 9 PNS yang mendapatkan SK PTDH. BACA SELENGKAPNYA......

4. Pembangunan Kios, Gapensi Yakin Ada Dugaan Permainanan Antara Kontraktor dengan Oknum Pejabat

Pekerjaan pembangunan Kios Cendramata yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2019 di Desa Kinjil Pesisir, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang.
Pekerjaan pembangunan Kios Cendramata yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2019 di Desa Kinjil Pesisir, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ NUR IMAM SATRIA)
Halaman
123
Penulis: Dhita Mutiasari
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved