Fakta TVOne : Ambil Hikmah OTT KPK Rommy, Menag Lukman Hakim Makin Semangat Bersih-Bersih di Kemenag

Fakta TVOne : Ambil Hikmah OTT KPK Rommy, Menag Lukman Hakim Makin Semangat Bersih-Bersih di Kemenag

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menteri Agama Republik Indonesia (RI) Lukman Hakim Saifuddin mengakui kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia ibarat goncangan badai dan turbelensi.

Kendati demikian, dia lebih memilih mengambil pelajaran dari kasus yang mencuat usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI terhadap mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Rommy.

Baca: LIVE ILC tvOne Selasa 26 Maret Tepatkah Hoax Dibasmi UU Anti Terorisme? Ada Saran Buat Pak Wiranto

Baca: LIVE ILC TVOne Selasa 26 Maret Pukul 20.00 WIB, Ini Kilas Balik ILC Sebelumnya Tema OTT Romahurmuziy

Baca: Fakta TVOne Dugaan Jual Beli Jabatan Di Kemenag RI, Menag Lukman Hakim Anggap Turbelensi Luar Biasa

KPK menetapkan Rommy, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag.

"Ini momentum dan pelajaran sangat berharga untuk bagaimana kita semakin tersemangati melakukan bersih-bersih," ujar Lukman Hakim Saifuddin di acara Fakta TVOne, Senin (25/03/2019) malam. 

Lukman Hakim Saifuddin kembali menegaskan dirinya mengambil hikmah terbaik melalui peristiwa ini.

"Saya merasa tidak ada apa-apa. Tidak ada sesuatu yang harus disembunyikan dan ditutup-tutupi," tegasnya. 

Baca: Fakta TVOne : Menag Lukman Hakim Saifuddin Segera Bentuk Majelis Etik di Kemenag RI, Ini Tujuannya

Baca: LIVE STREAMING Vietnam Vs Thailand, AFC Cup U23 Thailand 2020 Qualifiers Grup K LIVE Jam 20.00 WIB

Baca: Harap Sambas Lebih Baik, Sunaryo: Semua Masukan dan Saran Kami Akomodir

Terkait jabatan sebagai orang nomor satu di Kemenag RI yang diembannya saat ini, Lukman Hakim Saifuddin menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. 

Menurut dia, jabatan adalah amanah dan kepercayaan.

Tentu, kepercayaan ini ada yang memberikan yakni Pak Presiden.

"Kita serahkan kepada Bapak Presiden yang memberikan amanah dan punya kewenangan penuh, dan hak progeratif menentukan pembantu-pembantunya," tukas Lukman. 

Baca: Disperindagkop dan UKM Sanggau Temukan Surat Ketetapan Hasil Pengujian Tera Tidak Sah

Baca: Rupinus Serahkan SK Kepada 79 CPNS di Lingkungan Pemkab Sekadau

Baca: Warga Desa Galang Khawatirkan Api Menjalar ke Pemukiman

Menhub Imbau ASN Hindari Gratifikasi dan Praktik Korupsi

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberi arahan pada Rapat Kordinasi Tekni Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Hotel Sahid Jaya, Jakarta,Selasa (26/3/2019).

Di hadapan 780 pegawai negeri sipil Kemenhub, Budi mengingatkan untuk melayani publik sebaik-sebaiknya serta menghindari penerimaan gratifikasi dan praktik korupsi.

Budi menggunakan kasus seorang petinggi partai yang terjerat kasus korupsi. Menurut dia, tindakan tersebut bisa mencoreng nama baik keluarga dan saudara.

"Ingat kah anda seorang petinggi partai masih muda, berpendidikan tinggi ditangkap terbukti dan bukan menjadi siapa-siapa. Anak-anakya pasti jadi malu sekolah, istrinya tidak berani arisan terkucil harga ddirinya. Saya ingatkan saudara-saudara di sini, please jangan lakukan, lupakan praktik seperti itu," ujar Menhub Budi.

Budi juga mengingatkan agar sering bersyukur terhadap kondisi yang dimiliki saat ini. Rasa syukur ini, lanjutnya, perlu dibarengi dengan kerja keras.

"Saya SD di Muhammadiyah Palembang, rata-rata menengah ke bawah. Banyak yang masih jadi tukang becak, kerja di pasar dan lainnyam Artinya saya musti bersyukur bapak ibu juga pasti punya teman kurang beruntung perbandingannya itu. Kita bersyukur dan bekerja keras," paparnya.

Budi melanjutkan, sebagai pelayan negara, ASN musti bangga terhadap profesinya. Dia berharap seluruh bawahannya bisa bekerja melayani masyarakat secara baik.

"Untuk subtitusi kebiasaan-kebiasaan itu (menerima gratifikasi), tanamkan saya abdi negara dari perhubungan," ucap Budi.

"Kita musti bangga, di luar negeri ASN derajatnya lebih tinggi drari swasta. Saya ingin sekali kita berubah berikan terbaik bagi bangsa," pungkasnya dikutip dari Tribunnews.com. 

Baca: Atbah Tegaskan Larangan Kendaraan Roda Enam Melintas di Dua Jembatan Bersejarah Sambas

Baca: Tjhai Chui Mie Buka Festival Permainan Tradisional

Baca: Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalbar Gelar Festival Permainan Tradisional

Rommy Merasa Tak Intervensi Seleksi Jabatan di Kemenag

Dikutip dari Kompas.com, Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy merasa tak mengintervensi proses seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Khususnya menyangkut seleksi jabatan yang diikuti oleh dua pejabat Kemenag Jawa Timur. 

Romahurmuziy dan kedua pejabat itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Proses seleksinya itu tidak sama sekali saya intervensi, proses seleksinya itu dilakukan oleh sebuah panitia seleksi yang sangat professional. Sama sekali mereka tidak pernah diajak komunikasi sama Romy saja tidak pernah. Mereka mengikuti proses seleksi professional," kata Romahurmuziy saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/3/2019). 

Ia pun menyinggung posisi Haris Hasanuddin yang menjadi Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur. Menurut dia, sebagai anggota DPR, ia hanya meneruskan aspirasi dari banyak pihak. 

"Contoh saudara Haris Hasanuddin. Memang dari awal saya menerima aspirasi itu dari ulama, seorang kiai, yang dia adalah seorang pimpinan pondok pesantren besar di sana. Kemudian Ibu Khofifah Indar Parawansa, misalnya, beliau gubernur terpilih yang jelas mengatakan 'Mas Romy, percayalah dengan Haris, karena Haris ini orang yang pekerjaannya bagus," kata dia. 

"Misalnya meneruskan aspirasi itu dosa terus kita ini mengetahui kondisi seseorang dari siapa?" sambung dia. 

Politisi yang akrab disapa Romy itu menegaskan, aspirasi yang ia teruskan tak lantas menghilangkan proses seleksi yang melibatkan Haris. 

Ia memandang proses seleksi dijalankan dengan profesional. Ia juga tak memiliki kewenangan di lingkungan Kemenag. Romy menyayangkan ada kesan seolah-olah terjadi praktek jual beli jabatan di Kemenag. 

"Padahal ini hanya penerusan aspirasi biasa dari orang-orang yang selama ini kita tahu reputasinya, kita tahu kinerjanya dan memang butuh sinergi ke depan," kata dia. 

"Banyak sekali pihak-pihak yang menganggap saya sebagai orang yang bisa meyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan. Bukan hanya di Kementerian Agama, di lingkungan yang lain pun kalau menyampaikan, kan biasa," katanya. 

Di kasus ini Romy diduga menerima uang dengan total Rp 300 juta dari dua pejabat Kemenag di Jawa Timur.

Mereka adalah Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi. 

Uang itu diduga sebagai komitmen kepada Romy untuk membantu keduanya agar lolos dalam seleksi jabatan di wilayah Kemenag Jawa Timur.

Romy dianggap bisa memuluskan mereka ikut seleksi karena ia dinilai mampu bekerja sama dengan pihak tertentu di Kemenag. 

Pada waktu itu, Haris melamar posisi Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Sementara itu, Muafaq melamar posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. (*)

Berikut wawancara Menag RI Lukman Hakim Saifuddin saat acara Fakta TVOne, Senin (25/03/2019) : 

Lebih dekat dengan kami, follow akun Instagram Tribun Pontianak :