Kontraktor Jembatan Bingung OTT KPK, Edi Kamtono Minta Tetap Fokus April Tuntas

Laporan Wartawan Tribun Pontianak: Pra/Dap/Yak)

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN – Beredar isu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Hotel Aston di Jalan Gajahmada, Pontianak, Sabtu (5/1) malam. Dari informasi yang beredar OTT tersebut berkaitan dengan pembangunan duplikat Jembatan Landak.

OTT tersebut dilakukan KPK dengan menangkap dua orang, seorang kontraktor dan oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Namun saat dikonfirmasi, kontraktor duplikasi Jembatan Landak sedikit kebingungan dan menyatakan tidak ada pihaknya yang terjaring OTT. "Ngak ada itu mas," ujar Staff Teknik PT. Brantas Abipraya, Haryono, Minggu (6/1). Ia sempat berulang kali memastikan perihal OTT tersebut, namun ia merasa pihaknya tak ada terjerat OTT tersebut.

Terpisah, Staff Operasional PT Brantas Abipraya, Wahyu Agus juga mengungkapkan hal sama, pihaknya tidak ada yang terjaring OTT KPK.

"Tidak ada mas, kabarnya dari siapa mas? Saya malah ngak tahu. Wah minta tolong dicari tahu dulu kebenarannya mas sebelum diberitakan, ini kok menyangkut kontraktor Jembatan Landak padahal kita saja ngak tau apa-apa mas," papar Staff Operasional PT Brantas Abipraya, Wahyu Agus Trianto saat dikonfirmasi, Senin (7/1/2019) pagi.

Wahyu juga menegaskan, kontraktor terkait proyek jembatan dan jalan pendekat jembatan, berbeda. "Terus tolong dibedakan juga proyek Jembatan Landak dan proyek jalan pendekat ke jembatan," tukas Wahyu.

Baca: Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Canangkan Bebas Korupsi, Gubernur Sutarmidji Jadi Saksi

Baca: Enam Remaja yang Tertangkap Ngelem Akhirnya Dikembalikan

Saat dikonfirmasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga membantah soal adanya giat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pontianak. "Perlu kami sampaikan bahwa KPK tidak melakukan OTT di daerah tersebut baik pada hari Sabtu, Minggu, atau sampai hari ini," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (7/1).

"Jadi, jika ada informasi yang beredar bahwa KPK melakukan OTT di Pontianak kemarin (Sabtu/Minggu), hal tersebut tidak benar," imbuhnya.

Sebelumnya, beredar isu OTT pada seorang pejabat PUPR di Kalimantan Barat.

Dilansir Tribun Pontianak, OTT tersebut diketahui berdasarkan postingan berita dari beberapa media online pada Minggu malam. KPK dikabarkan melakukan OTT di hotel Aston di Jalan Gajah Mada, Pontianak pada Sabtu(5/1) malam.

Informasi yang beredar, dua orang ditangkap dalam operasi itu, yakni seorang kontraktor berinisial R dan seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berkantor di Jalan Subarkah, Kecamatan Pontianak Selatan.

Giat OTT itu berkaitan dengan pembangunan duplikat Jembatan Landak. Namun KPK akhirnya menyatakan tidak ada OTT tersebut.

Cerita OTT KPK terlanjur tersiar hingga mengusik Wali Kot Pontianak, Edi Rusdi Kamtono. Ia berharap isu OTT oleh KPK terhadap terhadap pembangun duplikasi Jembatan Landak II, tak menghambat pekerjaan. Edi mengaku tak mendapatkan informasi detail mengenai OTT itu. Ia hanya mendengar isu saja. "Saya belum mendapatkan informasi jelas, hanya mendapat info-info desas desus saja,"ucap Edi Kamtono.

Ditanya mengenai apakah ada pejabat dilingkungan Pemkot Pontianak yang terkena OTT KPK, Edi memastikan belum ada. "Kalau pejabat di Kota Insyaallah tidak ada. Sementara ini semua aman-aman saja," katanya.

Lebih lanjut Edi mejelaskan, bahwa jembatan tersebut dibangun oleh pemerintah pusat dan Pemkot Pontianak hanya berfungsi koordinasi.

Ia berharap desas desus OTT KPK tak menghambat pembangunan jembatan yang ada, Edi mengharapkan pengerjaan jembatan selesai sesuai target.

"Jangan sampai info OTT KPK menghambat pekerjaan, target kita April selesai. Jadi saya maunya seperti itu, pekerjaan tetap jalan dan kontraktor fokus selesaikan pekerjaan," pungkasnya.

Kabar kontraktor dan Tim TP4D terjaring OTT KPK juga dibantah pihak Kejati yang saat itu didatangi sejumlah wartawan untuk mengkonfirmasi. Kasi Penkum Kejati, Pantja Edy Kurniawan memastikan tidak ada tim atau jaksa mereka yang terjerat OTT KPK.

Namun ia menyatakan sempat kecewa dengan beberapa pemberitaan media online yang memberitakan tanpa konfirmasi ke pihaknya. “Sebaiknya media untuk lebih jelas menunggu konferensi pers dari Kajati langsung,” tandasnya. Pantja mengatakan Kajati belum bisa dijumpai lantaran sedang ada rapat penting yang tak bisa ditinggalkan.

Buat Heboh

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji juga menegaskan belum mendapat informasi terkait OTT terhadap oknum pejabat baik itu di pemkot maupun di Provinsi Kalimantan Barat.

“Belum ade. Saye ndak tahu OTT ape. Kalau ade, tentu kite dikonfirmasi,” tukasnya.

Pihaknya belum bisa memastikan kabar OTT itu apakah benar atau tidak. Namun, hingga kini ia pastikan bahwa dugaan OTT itu bukan terjadi di lingkungan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar. “Yang buat heboh kan media ni. Yang jelas kalau di jajaran pemprov tidak ada. Kalau ada di Balai berarti bukan kite,” terangnya.

Terkait isu liar yang beredar bahwa OTT itu diduga menyangkut pembangunan Jembatan Landak II, Sutarmidji membantah keras. Bahkan, Midji menimpali pembangunan Jembatan Landak II tunjukkan progres membanggakan.

“Kalau Jembatan Landak II malah sekarang kegiatannya surplus, bukan minus. Saya yakin April atau Juni 2019 itu bisa selesai. Kayaknya Jembatan Landak tak ade masalah. Kalau ada masalah tentu kita pasti dihubungi TP4D,” imbuhnya.

“Jembatan Landak lancar. Rangka baja dari Kementerian PU tinggal pasang aja. Tidak ada itu dari APBD Provinsi. Lalu, pembebasan lahan juga dari APBD Kota Pontianak. Itu sudah dibayar berdasarkan penilaian appraisal,” tandasnya.