Sutarmidji Pastikan Kebijakan di Kalbar Selama Ini Amburadul, Ini Penyebabnya!

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalbar, Sutarmidji, memastikan kebijakan yang diambil di Kalbar selama ini tak sesuai dengan data yang ada. 

Hal ini dikarenakan Kalbar tak mempunyai data yang jelas dan akurat.

Bahkan di Pekerjaan Umum disebutnya saat ditanya mengenai jalan dan kondisi jalan, tidak bisa menjawab.

Jika begini menurutnya, bagaimana mau membuat kebijakan kalau tidak ada data.

Baca: Ardiyanto Senang Masyarakat Antusias Hadiri Launching Yamaha FreeGo

Baca: Dinkes Mempawah Klaim Kasus DBD di Mempawah Turun

Tak adanya data, membuat kebijakan yang diambil dipastikan Midji, amburadul.

Tak tepat sasaran dan tidak jelas capaian yang akan dituju. 

Oleh karena itu, saat diwawancarai ia menyatakan semua daerah harus membuat data dan mengumpulkan data akurat dan valid. 

"Kalau ada datakan nyaman ngambil kebijakan, bayangkan saja kalau tidak ada data Jadi amburadul semua kebijakan dan akhirnya tak tepat sasaran,"ucap Midji di Hotel Ibis pontianak setelah membuka acara Kick Off Satu Data Kalimantan Barat, Senin (3/12/2018).

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) disebut Midji, saat ditanya berapa panjang jalan kondisi rusak, berapa panjang jalan kondisi mantap dan seterusnya, malah tidak paham dan tidak tahu.

Baca: Hilaria Sebut Perlu Mobilisasi Dinamis Agar Ketahanan Pangan Tercapai

Baca: Mengaku Anggota Polisi, Seorang Remaja Diamankan Polsek Pontianak Timur

"Inilah kita. Mau membangun tapi tidak ada data bagaimana. Ujung-ujungnya amburadul," ujar Sutarmidji.

"Saya harap semua daerah dan OPD harus mempunyai data akurat dan valid. Saya tidak mau bicara tanpa data," pungkasnya. 

Manajer Infrastruktur

Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji meminta seluruh pejabat dan insan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) harus jadi infrastructure manager (manajer infrastruktur), bukan construction manager (manajer konstruksi).

Hal ini guna memastikan pembangunan infrastruktur dapat terselesaikan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya dan tepat manfaat.

Baca: BNN Mempawah Bakal Gelar Rilis Kinerja, Nantikan Live Facebooknya Sesaat Lagi

Baca: Jadwal Liga Inggris, Siaran Langsung (Live) RCTI: Manchester United vs Arsenal, Watford vs Man City

“Untuk mengawal pemerataan dan peningkatan daya saing perlu kepemimpinan kuat. Harus ada kesinambungan program pembangunan sehingga secara bertahap upaya pemerataan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana,” ungkapnya.

Hal itu diungkapkan Gubernur SUtarmidji saat jadi Inspektur Upacara Hari Bakti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ke-73 di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani 1 Pontianak, Senin (3/12/2018).

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu juga imbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas PUPR dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintahan Provinsi Kalbar harus kerja sesuai sistem dan profesional.

 “Para pejabat yang ada harus berkomunikasi yang baik dengan pejabat di lingkungan pemerintahnya. Jangan ada kebijakan yang tidak diketahui oleh pejabat di lingkungan pemerintah daerah,” terangnya.

Baca: Terkendali, Berikut Inflasi November Berdasarkan Pola Historisnya

Baca: Perkiraan Cuaca Kota Pontianak Ini Hari, Selasa (4/12/2018)

Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalbar, kata dia, harus berkoordinasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur terkait implementasi visi, misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Terus kerja sama dan jaga kekompakan untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur merata hingga ujung pelosok wilayah Indonesia,” katanya.

Midji sapaannya menegaskan pembangunan merata merupakan bentuk kehadiran pemerintah dan jadi upaya mempersatukan bangsa.

Ia berharap infrastruktur yang dibangun tidak lagi hanya untuk penuhi kebutuhan dasar semata.

“Pembangunan harus mendorong peningkatan daya saing bangsa. Pembangunan harus berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan,” pintanya.

Baca: Kenali Tanda-tanda Demam Berdarah dan Cara Penanganan Awalnya

Baca: PKK Kayong Gelar Seminar Kecantikan, Julianti: Agar Wanita Cantik Luar Dalam

Sutarmidji juga meminta Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat punya perencanaan matang untuk tahun 2020 mendatang.

Pasalnya, tidak lama lagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 akan berjalan.

Perencanaan itu menurutnya juga harus dikomunikasikan dan koordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota se-Provinsi Kalimantan Barat guna implementasikan pembangunan kerja.

 “Saat ini, data-data yang ada di setiap dinas tidak jelas dan akurat. Kalau tidak ada data akurat, maka kerjaan yang dilakukan akan sia-sia dan menguras APBD Kalbar,” pungkasnya. 

Lounching Aplikasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalbar melakukan launching Aplikasi Streaming Monitoring System dan Aplikasi Intip Jalan Kite (Injak), tahun 2017 silam.

Baca: 9 Lelucon Konyol Jin BTS, Kerjai Penata Rambut Hingga Mengaku Lebih Tampan Dari V

Baca: Agar Selalu Bugar, 4 Pejabat Utama Polda Kalbar Ini Pilih Olahraga Badminton

Aplikasi ini untuk mempermudah pengawasan dan pengontrolan jarak jauh terkait pembangunan dan pelayanan pada masyarakat.

Dalam launching inovasi tersebut hadir juga dari perwakilan Kementerian PUPR, Balai Besar Jalan Nasional XI Banjarmasindan perwakilan dari Dinas PUPR kabupaten kota se Kalbar.

Sejatinya inovasi telah berjalan sekitar dua tahun belakangan ini, namun masih dalam tahap uji coba.

Baru ini lah Lounching dilangsungkan di Aula Kantor PUPR Provinsi Kalbar, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kamis (30/11/2017).

Manfaat dan tujuan dari Aplikasi Streaming Monitoring Sistem (SMS) adalah untuk mengetahui kegiatan pekerjaan dilapangan melalui jarak jauh tanpa harus berada di lapangan.

Baca: Utamakan Keselamatan Pengendara, Unit Lantas Polsek Paloh Imbau Pelajar Gunakan Helm Standar

Baca: Wujudkan Ketahanan Pangan, Hilaria Yusnani: Perlu Integrasi dan Koordinasi Antar Instansi

Walaupun sesekali pimpinan harus mengawasi langsung dilapangan guna mengontrol dan memastikan pembangunan yang ada.

Kemudian dalam sambutannya juga ia menambahkan aplikasi itu untuk mempermudah komunikasi, koordinasi secara interaktif (real time) dari mana saja melalui video conference.

Sementara Aplikasi Injak dijelaskannya masyarakat bisa menginstal di androidnya masing-masing serta melaporkan dan mengadukan kondisi keadaan jalan atau jembatan yang rusak.

Tonton dan subscribe Youtube Channel Video Tribun Pontianak:

 (SYAHRONI/RIZKY PRABOWO RAHINO)