Sedih Lihat Kondisi IPM, Aswandi Minta Gubernur Sutarmidi Buat Kebijakan Ini
Kita prihatin melihat ini dan kalau Pontianak memang kita akui cukup baik bahkan IPM-nya berada diatas rata-rata nasional
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - "Jadi memang benar angka lama sekolah di Kalbar ini sangat memprihatinkan dan untuk Kota Pontianak memang sudah mencapai 9,79 tahun dan paling tinggi lantaran memang Pontianak adalah barometer di Kalbar," terang Pengamat Pendidikan, Dr Aswandi, Kamis (4/10/2018).
Lama belajar ini, lanjut dia untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Aswandi mengaku sedih melihat IPM Kalbar yang ada saat ini.
Ternyata IPM Kalbar itu berada di lima paling bawah masuk dengan kelompok NTT dan Papua. Sedanykan Kalimantan yang lainnya sudah melesat jauh diatas.
"Kita prihatin melihat ini dan kalau Pontianak memang kita akui cukup baik bahkan IPM-nya berada diatas rata-rata nasional," terangnya.
Baca: Polresta Tangkap Sindikat Sindikat Pencuri Kabel Telkom, Ini Barang Buktinya
Harus masyarakat ketahui bahwa variabel membangun IPM saat ini memang lama sekolah dan ini berbada dengan yang lalu ,dimana variablenya adalah melek huruf.
Saat ini variable melek huruf sudah tidak adalagi.
"Jadi begini, lama sekolah kita itu masih SMP di Kalbar, bahkan tidak tamat SMP dan masih kelas 1 rata-rata hanya Pontianak yang mencapai kelas 1 SMA. Persoalan di Kalbar ini pendidikannya berada di SMP, itulah masalahnya IPM kita rendah," tambahnya.
Yang semangat membebaskan anak sekolah ini malah provinsi, padahal provinsi inikan mengurus SMA, kenapa provinsi tidak membuat kebijakan seperti Sutarmidji membuat kebijakan mengenai infrastruktur jalan, saat menjadi Wali Kota Pontianak dulu. Sutarmidji menuturkan ini jalan provinsi dan ini jalan kabupaten-kota dan ini jalan pusat. Tapi saat menjadi Wali Kota Pontianak ia membuat juga jalan provinsi dan pusat tapi setelah itu dihibahkannya.
Nah seharusnya saat ini, ia mengadopsi kebijakan itu dalam dunia pendidikan. Kenapa saya mengatakan seperti itu, karena yang bermasalah pada dunia pendidikan kita saat ini berada di jenjang SMP bukan di SMA.
Baca: Polisi Ciduk Dua Tersangka Curanmor, Ini Orangnya
"Angka lama sekolah kita di Kalbar baru di SMP dan gubernur bersama bupati bagaimana menuntaskan wajib belajar selama 9 tahun ini. Tidak lalu melompat memikirkan membebaskan pendidikan ditingkat SMA," jelasnya lagi.
Kebijakan Sutarmidji dalam membangun jalan ini harus diadopsi dalam dunia pendidikan, karena untuk meningkatkan IPM maka lama sekolah inilah variable harus lewat dari 9 tahun.
"Saat inikan kewenangan SMP di kabupaten-kota dan SMA di provinsi. Bayangkan saja kita mau menggratiskan SMA sedangkan dia ini belum tamat SMP, gimana pula orang belum tamat SMP mau dipaksa masuk SMA," sarannya.
Kenapa tidak kita tuntaskan dulu wajib belajar 9tahun ini dengan koordinasi kabupaten dengan provinsi, karena permasalahan pendidikan saat ini bwrada di SMP.
Bantuan ini bagaimana kabupaten bisa membuat sekolah, dan memang ini bukan kewenangan provinsi tapi melihat kebijakan membuat jalan bisa dihibahkan setelah selesai kenapa pendidikan tidak bisa.
Sifatnya bisa bantuan barang kali dan dorongan lainnya, sehingga tuntaslah kita pendidikan 9tahun ini dan jika mau ke SMA barulah program wajib belajar 12 tahun.
