Berharap APBD-P Kalbar 2018 Segera Rampung, Jimi: Penundaan Berdampak pada Banmus DPRD
Tentu kita bicara satu kamar, duduk bersama dan susun bersama untuk kepentingan rakyat Kalbar
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Jamadin
lihat foto
Ia juga soroti jika penganggaran gaji pegawai hanya dilakukan untuk 10 bulan saja, lantas di APBD-P dianggarkan untuk dua bulan tersisa. Menurut dia, itu sistem pengelolaan keuangan daerah yang salah.
“Gaji pegawai itu harus didahuukan. Bayangkan kalau tidak ada duit. Emangnya pegawai tak dibayar dua bulan ? Kan tidak boleh. Itu salah dan kita harus memperbaiki. Ini bukan mencari kesalahan siapapun. Tata kelola keuangan harus sesuai aturan,” timpalnya.
Pada masa pemerintahannya lima tahun mendatang, Midji tak mau gali lobang tutup lobang. Ia tidak ingin kondisi defisit berpengaruh kepada APBD kabupaten/kota se-Kalbar lantaran hak-hak dua triwulan pada 2018 ditunda pada tahun 2019.
“Nilainya Rp 262 miliar dan itu sangat besar kalau diarahkan untuk belanja langsung daerah. Berapa besar untuk mendongkrak kepentingan masyarakat ?,” tanyanya.
Ia menegaskan kembali tidak akan lakukan penyimpangan-penyimpangan anggaran. Ia tidak ingin ada belanja fiktif, mark-up anggaran dan penyimpangan lainnya terjadi di masa kepemimpinannya.
