Setahun Raih 32 Penghargaan Bergengsi, Sutarmidji Sebut 1 Penghargaan Ini Bikin Pontianak Bangga

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sepuluh tahun kepemimpinan Wali Kota Pontianak, Sutarmidji berhasil menjadikan kota ini sebagai rujukan studi puluhan daerah yang ada di Indonesia.

Terhitung dari perwakilan daerah Pulau Sumatera sampai Pulau Irian Jaya pernah menjadikan Pontianak sebagai tujuan untuk studi tiru.

Menjadi tujuan studi tiru tak terlepas dari apa yang telah dilakukan Wali Kota Pontianak, Sutarmidji.

(Baca: Tambal Jalan Berlubang di Sengah Temila, Kapolres Landak: Gak Pake Lama )

Sekian banyak inovasi-inovasi dalam pelayanan dibuat.

Keberhasilannya terlihat dari penghargaan yang diperolah. 

Baik penghargaan pribadi maupun penghargaan yang diberikan atas nama Kota Pontianak.

Sepanjang 2017 hingga tanggal 19 November ini setidaknya ada 32 penghargaan yang diberikan pada Sutarmidji dan Kota Pontianak.

(Baca: Waspada! Tiga Daerah Ini Potensi Hujan Disertai Angin Kencang dan Petir )

Dari 32 penghargaan yang diraih Kota Pontianak, setidaknya lebih dari separo diberikan secara khusus untuk Wali Kota Pontianak, Sutarmidji dengan 17 penghargaan.

Tidak hanya menerima penghargaan, Sutarmidji juga beberapa kali didaulat sebagai pembicara, baik Internasional maupun Nasional.

Walaupun telah meraih banyak penghargaan, Sutarmidji masih belum puas dan akan terus berinovasi untuk memberikan yang terbaik bagi Kota Khatulistiwa ini.

Seluruh penghargaan yang diperoleh itupun ia tegaskan adalah penghargaan yang bergengsi dan itu adalah bentuk penghargaan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Pontianak yang telah mendedikasikan dirinya.

(Baca: Ketua RT Ungkap Fakta Soal Sosok Mayat Wanita Bersimbah Darah di Pontianak )

"Semua penghargaan itu bergengsi. Tapi kalau ditanya penghargaan yang sangat membanggakan kota Pontianak adalah ketika dinobatkan menjadi Kota dengan tingkat kepatuhan standar layanan publik tertinggi selama dua tahun berturut-turut oleh Ombudsman," katanya saat diwawancarai, Minggu (19/11/2017).

(Baca: 255.544 Wajib KTP di Sintang Rekam Data, Jadi Syarat Pemilih di Pilkada )

Penghargaan ini berdampak pada kinerja ASN Kota Pontianak yang prima dan ini jadi modal utama dalam meningkatkan daya saing.

"Investor dan masyarakat mendapat kemudahan layanan dan ini dibuktikan dengan Pontianak dinilai oleh Bappenas, AIPEK, KPPOD sebagai Ibu kota provinsi terbaik dalam Tata Kelola Ekonomi Daerah. Dampak dari tata kelola ekonomi yang baik maka Pontianak jadi Kota dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah terbaik sebanyak 3 kali," jelasnya.

(Baca: Sebelumnya Vokalis Payung Teduh, Kini Ada Band Juga Ditinggal Donnie Vokalisnya )

Selain itu yang turut membanggakan menurutnya adalah Kota Pontianak saat ini sebagai kota dengan pelayanan perizinan terbaik di Indonesia.

"Kita tercepat dalam perizinan, bahkan sekarang cukup antara 1 hingga 3 jam saja dan pemutihan izin bangunan bisa 30 menit. Semua capaian itu tak lepas dari peran para ASN yang terus melakukan inovasi tiada henti," ucapnya.

(Baca: Tips Menajamkan Pisau Blender dengan Kulit Telur, Begini Caranya! )

Sebelumnya Kota Pontianak memang mendapat pujian dari presiden Jokowi tepatnya saat acara di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (11/8/2017) lalu dan Pontianak merupakan sati dari 9 daerah dengan perizinan paling cepat.

Selain itu yang membanggakan lagi dari Kota Pontianak disebut Midji adalah, secara resmi Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah menetapkan Kota Pontianak sebagai kota dengan laboratorium inovasi terbaik se Indonesia.

"Saya berani katakan, dengan penghargaan yg kita terima, Pontianak patut dikatakan sebagai kota dengan tata kelola pemerintahan terbaik, karena semua parameter layanan telah mendapat penilaian baik," ucapnya.

Sedangkan di bidang pemberantasan korupsi Kota Pontianak juga mendapat apresiasi dari Indonesian Corruption Watch (ICW) karena dianggap konsisten dalam memerangi korupsi.

Midji menegaskan untuk seluruh jajaran Pemkot Pontianak jangan berani melakukan mark up, belanja fiktif, mengurangi kualitas proyek dan sebagainya yang dapat merugikan negara.

Jika hal itu masih dilakukan maka ia pastikan tidak ada pembelaan dari Pemda.

Bahkan masa kepemimpinannya menjadi barometer dalam keterbukaan anggaran, karena membuat inovasi membedah Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

Itu dilakukan untuk mencegah adanya penyimpangan anggaran.