Nilai Kenaikan Tunjangan Dewan Disaat Tidak Tepat, Ini Kata Pengamat

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Pengamat Politik Kalimantan Barat, Syarif Usmulyadi menyampaikan bahwa kenaikan tunjangan dewan dinilai kurang tepat karena bertentangan dengan fundamental ekonomi Indonesia sedang berada di dalam titik nadir.

"Hambatan ekonomi terjadi, hingga ada kekurangan dan kelemahan pendapatan negara.
Ekonomi kita sekarang memburuk, pengangguran meningkat, investasi tersendat," katanya saat dihubungi Tribun Pontianak, Rabu (13/9/2017) siang.

Namun memang bukan berarti tidak boleh, tapi mesti disesuaikan kemampuan pemerintah dalam membiayai tunjangan.

(Baca: Sekda Belum Dapatkan Angka Riil Terkait Kenaikan Tunjangan Dewan )

Apalagi kemampuan negara di saat seperti sekarang ini yang fokus dalam membangun infrastruktur.

"Kenaikan tunjangan DPRD adalah sesuai yang wajar, sepanjang pemerintah punya anggaran untuk kenaikan itu," kata.

Oleh karena itu, jika memang benar-benar dinaikan, tentu kenaikan tersebut harus sejalan dengan kinerja DPR.

Tugas-tugas yang mereka emban harus dimaksimalkan.

(Baca: Dewan Nilai Kenaikan Tunjangan Sebagai Sesuatu yang Wajar )

"Jangan gaji tinggi, tapi output kinerja DPR begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan. Terutama dalam pengawasan dan pembuatan peraturan daerah. Tugas-tugas itu mesti dimaksimalkan. Apalagi jika melihat perda inisiatif DPR masih rendah," jelasnya.

Saat ditanya apakah kenaikan kenaikan tunjangan bisa menghilangkan korupsi di tubuh dewan, menurutnya tidak ada hubungan langsung dengan itu.

Seberapa besar pun kenaikan gaji tidak akan berpengaruh pada korupsi.

Lembaga legislatif dalam hal korupsi, tergantung moral dari anggota DPR itu sendiri.

"Terkait budaya malu dari mereka. Boleh saja naiknya tunjangan dihubungkan dengan merendahkan keinginan korupsi, tapi tentu tak ada jaminan," terangnya.