TribunPontianak/

Dewan Nilai Kenaikan Tunjangan Sebagai Sesuatu yang Wajar

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Suriansyah menyampaikan bahwa kenaikan tersebut merupakan sesuatu yang wajar.

Dewan Nilai Kenaikan Tunjangan Sebagai Sesuatu yang Wajar
TRIBUNPONTIANAK/RIDHOINO KRISTO SEBASTIANUS MELANO
Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah telah mengeluarkan PP nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mendapatkan berbagai tanggapan di kalangan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Suriansyah menyampaikan bahwa kenaikan tersebut merupakan sesuatu yang wajar.

Apalagi nominalnya pun tidak begitu signifikan dan membebankan.

"Saya rasa itukan pelaksanaan dari peraturan yang di atasnya. Kita hanya melaksanakan. Saya rasa kenaikan tersebut wajar-wajar saja terkait dengan tanggung jawab anggota dewan," katanya kepada Tribun Pontianak, Rabu (13/9/2017) pukul 13.40 WIB.

(Baca: Tokoh Masyarakat Sanggau Nilai Kenaikan Tunjangan DPRD Terburu-buru )

Untuk anggota DPRD di tingkat provinsi saat ini berjumlah 65 orang. Gaji yang diterima juga bervariasi, sehingga masing-masing beda.

Ia juga menjelaskan bahwa yang diterima oleh anggota dewan bukan sebagai gaji, tapi tunjangan dan insentif.

"Kita kan sebenarnya yang disebut gaji itu tidak ada" hanya untuk tunjangan insentif, komunikasi, hal-hal seperti itu. Bahkan saya sendiri tidak tahu berapa gaji saya. Sekarang yang nambah kan hanya tunjangan transport saja, bagi yang tidak punya kendaraan," jelasnya.

Terkait dengan implementasi dari peraturan tersebut memang dilimpahkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun pada penerapannya, dikatakan Suriansyah tidak akan mengganggu untuk anggaran pembangunan daerah.

"Saya rasa kenaikan ini tidak akan mengganggu pembangunan. Sebab jumlahnya kenaikannya kan kecil, tidak terlalu signifikan. Jika dilihat dari keseluruhan hanya beberapa miliar dari APBD yang 5 triliun lebih," jelasnya.

Namun dengan kenaikan tersebut, ia juga berharap dapat menjadi penambah semangat kerja anggota dewan, menambah tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. "Kita berharap demikian dengan kenaikan tersebut," tegasnya.

Saat ditanya mengenai tujuan kenaikan tunjangan tersebut untuk menepis isu korupsi di tubuh DPRD, menurutnya tidak demikian. "Korupsi kan hal yang berbeda, kalau itu terjadi ditindak secara hukum terkait dengan penghasilan," pungkasnya.

Penulis: Wahidin
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help