Gerindra Tidak Terlibat Kepanitiaan Deklarasi #2019 Ganti Presiden di Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua DPD Partai Gerindra Kalbar, Suriansyah menuturkan jika pihaknya tidak terlibat dalam kepanitian Deklarasi #GantiPresiden2019.

"Gerindra sebagai Parpol, dalam hal ini DPD Partai Gerindra Kalbar tidak terlibat dalam kepanitiaan maupun dalam rencana deklrasi #2019GantiPresiden. Kami hanya mendapat pemberitahuan dari pihak panitia tentang rencana penyelenggaraan tersebut," kata Suriansyah kepada Tribunpontianak.co.id, Jumat (24/8/2018).

"Karena inisiatif penyelenggaraan ini murni dilakukan oleh unsur masyarakat tanpa parpol koalisi yang mengusung Prabowo-Sandi, pada prinsipnya kami hanya mengetahui dan tidak terlibat fisik," ungkapnya.

Baca: Logo HTI dan PKS di Spanduk Deklarasi #GantiPresiden Pontianak, Tertulis Tegakkan Khilafah

Baca: Sikapi Deklarasi #2019Ganti Presiden, Ini Pernyataan Sikap Aliansi Masyarakat Kalbar ke Polda Kalbar

Walaupun begitu, ia mengatakan tak melarang bagi anggota maupun simpatisan Gerindra yang ingin ikut serta menghadiri deklarasi tersebut.

"Tetapi bagi anggota kami yang mau menghadiri didalam kegiatan tersebut tentu kami tidak melarang karena murni gerakan independen. Gerakan yang tidak terlibat partai," ujarnya.

"Tetapi bagaimanapun kegiatan tersebut tentu kami hargai sebagai upaya masyarakat menyampaikan aspirasinya walaupun tidak tergabung dalam parpol atau mengatasnamakan parpol. Tapi menyatakan, menyuarakan keinginannya untuk mengganti presiden tentu dilakukan secara konstitional," tegasnya.

Upaya menyuarakan hak itu menurut menurut Suriasyah tidak menyalahi ketentuan.

"Dan itu menurut kami tidak menyalahi aturan hukum, karena dilakukan secara konstitional melalui pemilu yang memang akan diselenggarakan 2019," terangnya.

Baca: Deklarasi #2019GantiPresiden di Pontianak, Kapolda Kalbar Tegaskan Hal Ini

Baca: Dihadang Ratusan Orang, Neno Warisman Enam Jam Bertahan di Bandara Batam

Dan upaya untuk memenangkan seperti yang akan disampaikan, kata dia, tentu boleh saja, asalkan tidak dilakukan dengan cara yang melanggar hukum seperti intimjdasi dan lain-lain.

Terkait penolakan #2019GantiPresiden, menurut Suriansyah tentu juga hak masyarakat untuk menyampaikan penolakan.

Tapi, kata dia, masyarakat yang menolak seharusnya tidak menganggu masyarakat yang menyatakan ganti presiden, silahkan melakukan gerakan sendiri untuk melakukan ganti atau tetap pada pilihan lainnya.

"Dua hal ini harus disikapi secara dewasa. Tidak boleh saling menghalangi. yang mau melaksanakan deklarasi ganti presiden silakan, yang mau menyatakan sikap tetap presiden yang lama silakan," tegas Suriansyah.

"Pihak keamanan hanya perlu menjaga jangan ada benturan antara kedua pihak tersebut, tidak boleh mengganggu atau menghalangi kelompok yang berbeda," tutupnya. (*)