Rapat Paripurna, Fraksi Golkar Nilai Opini WTP Tunjukkan Sistem Pemprov Kalbar Berjalan Baik
"Golkar belum lihat secara implisit ada indikator yang jadi penghambat keberhasilan. Terhadap keberhasilan yang dicapai," terangnya.
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Dhita Mutiasari
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Juru Bicara Fraksi Golkar, Bong Ci Nen mengatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) keenam kalinya yang diraih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat menunjukkan sistem yang dibangun sudah berjalan baik.
"Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya melihat dari sisi arus keuangan, dimana dari sisi pendapatan memiliki tingkat akuntabilitas cukup baik," ungkapnya saat sampaikan pemandangan umum fraksi saat Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 di Ruang Bailarung Sari, Gedung DPRD Kalbar, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Selasa (5/6/2018).
Baca: DPRD Kalbar Gelar Paripurna Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Dua Raperda Ini
Kendati demikian, opini WTP belum menjamin Pemprov Kalbar bebas dari kekurangan dan kelemahannya. Fraksi Golkar sampaikan apresiasi kepada auditor BPK Perwakilan Kalbar yang telah secara maksimal melakukan pemeriksaan.
"Sebagai mitra kerja, Fraksi Golkar merasa sangat terbantu dengan kehadiran BPK RI dalam melaksanakan pemeriksaan setiap tahunnya. Sehingga pelaksanaan APBD dapat dilakukan efektif sesuai prinsip APBD dan peraturan perundang-undangan berlaku," jelasnya
Baca: Begini Suasana Rapat Pleno Terbuka Perbaikan DPT KPU Sanggau
Golkar berikan apresiasi kepada Pemprov Kalbar yang tetap disiplin menerapkan siklus anggaran. Walupun ke depan harus semakin ditingkatkan karena ada kekurangan dan kelemahannya.
"Golkar belum lihat secara implisit ada indikator yang jadi penghambat keberhasilan. Terhadap keberhasilan yang dicapai," terangnya.
Fraksi Golkar memberikan saran antara lain pertama Gubernur harus menyampaikan matriks pembangunan Kalbar, sehingga publik akan ikut berperan memberikan penilaian secara transparan dan obyektif terhadap kinerja Pemprov.
"Kedua, walaupun bersifat progress report, namun sangat penting nota disampaikan secara lengkap dan utuh sebagai bahan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Gubernur Kalbar," tandasnya.
