RSUD dr Soedarso Bakal Jadi Hospital Based Program Pendidikan Dokter Spesialis
RSPPU di Indonesia baru enam RS yang berjalan, ditargetkan akan ada 14 RS lagi sebagai RSPPU.
Penulis: Anggita Putri | Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Mendagri tengah mempersiapkan surat edaran yang akan ditujukan kepada setiap pemerintah daerah agar menjamin keberadaan dan pertumbuhan dokter spesialis di wilayah masing-masing.
Menanggapi rencana tersebut, Direktur RSUD dr. soedarso, Hary Agung Tcahyadi menyampaikan bahwa RSUD dr Soedarso telah melakukan penandatangan kesepakatan bersama antara Pemerintah Pusat dan daerah, dalam hal ini ada 7 RS, termasuk RSUD dr Soedarso.
Lewat kerjasama ini, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan RI menggandeng Pemerintah Daerah untuk memperkuat mutu pelayanan kesehatan dan mempercepat pemerataan tenaga medis di Indonesia.
“Jadi sudah kita tindaklanjuti wacana ini. salah satunya dengan penandatanganan kerjasama bersama Kemenkes, Kemendikti, dan Pemda dalam hal ini RSUD dr Soedarso serta enam RS Lainnya di Indonesia , pada 27 Agustus lalu terkait dengan rencana tersebut,”ujarnya.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan bersama Direktur RSUD dr. Soedarso Hary Agung Tjahyadi turut hadir menandatangani komitmen tersebut.
“Pak Gubernur sudah tandatangan komitmen dihadapan Menkes dan juga Kemendikti, bahwa RSUD Dr Soedarso berkomitmen untuk menjadi RS Pendidikan Penyelenggara Utama (RS PPU) yang akan menyelenggarakan pendidikan spesialistik berbasis hospital based,”ujar Hary Agung kepada Tribun Pontianak.
• RSUD dr Soedarso Jadi RS Pertama di Kalbar, Miliki Izin Operasional Insinerator Limbah Medis
Dengan demikisn RSUD dr. soedarso akan menjadi RS Pendidikan Penyelenggara Utama (RS PPU) untuk dokter spesialis. Dalam hal ini, pihak RSUD dr Soedarso tengah menyiapkan persyaratan.
Sebab dikatakan Hary Agung, ada ada beberapa kriteria yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes dan Dikti terkait RS yang bisa menjalankan pendidikan spesialis.
“Untuk itu kami menyelenggarakan satu prodi pendididkan spesialis bedah untuk pertama kali di RSUD dr Soedarso dan kemudian mempersiapan prodi spesialis lainnya," terangnya.
"Mungkin setelah spesialis bedah ini , kami menyiapkan prodi spesialis jantung, dan bahkan bisa saja peluang kedepannya menambah prodi spesialis lain, misalnya secara SDM , kemungkinan besar ada skala prioritas bergantian di tahun 2025-2026, kemudian nanti ada penambahan kemudian nanti ada obgyn. atau spesialis kandungan,” ujarnya.
Namun yang jelas, Hary menegaskan tahun 2025 RSUD dr Soedarso mengupayakan untuk menjalankan program Pendidiksn spesialis bedah, dan tahun 2026 akan dilanjutkan dengan membuka pendidikan spesialis jantung di RSUD Dr. soedarso sebagai RSPPU.
“Kami saat ini menyiapkan persyaratan administrasi, baik dari SDM sebagai pengajar klinis, karena ada persyaratan minimal pengajar klinis untuk pendidikan spesialis. Kemudian disiapkan penyusunan kurikulum,”ujarnya.
Pihak nya juga telah melakukan kunjungan ke beberapa RS Pengampu, seperti RS Pusat Otak Nasiobal (PON) Jakarta, dan berkoordinasi dengan pihak RS Harapan , serta perguruan tinggi sebagai mitra kedepannya.
“Kalau untuk Perguruan tinggi ini tergantung dari spesialis nya , kalau untuk spesialis bedah ini mitra kita adalah Undip, kalau di tingkal lokal yakni Untan Pontianak,”ujarnya.
Ia berharap persiapan ini berjalan lancar sehingga terpenuhi persyaratan administrasi maupun SDM dan sarana prasarana yang ada , disamping harus adanya perguruan tinggi mitra.
KOPERASI Merah Putih Mandek! Kepala Desa Kapuas Hulu Tolak Jaminan ADD Potong 30 Persen Gagal Bayar |
![]() |
---|
Gubernur Ria Norsan Dorong Pemerataan Dokter Spesialis di Kalbar |
![]() |
---|
Fraksi PKB Mempawah Dukung Penuh Program MBG, Razali Tekankan Aspek Higienitas dan Pengawasan Ketat |
![]() |
---|
Libatkan Dokter Spesialis, Dinkes Sambas Gelar Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil |
![]() |
---|
Bupati Kapuas Hulu Dorong Pemerintah Pusat dan DPR Legalitas Daun Kratom dan Pembinaan ke Petani |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.