Keracunan MBG di Kalbar

Anggota DPRD Kalbar Soroti Kasus Keracunan Program MBG, Heri Mustamin Tekankan Pengawasan Dapur

Intinya, program ini bagus. Tapi kalau dibiarkan tanpa pengawasan yang memadai, akan jadi masalah besar.

|
Penulis: Peggy Dania | Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ Peggy Dania
BERI KETERANGAN - Heri Mustamin, anggota DPRD Kalbar saat diwawancarai mengenai keracunan MBG dibeberapa daerah, Selasa 23 September 2025. Program ini bagus. Tapi kalau dibiarkan tanpa pengawasan yang memadai, akan jadi masalah besar. 
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Anggota DPRD Kalimantan Barat dari Fraksi Partai Golkar, Heri Mustamin, menyoroti kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menegaskan bahwa program MBG sejatinya memiliki tujuan yang baik yakni untuk meningkatkan gizi anak-anak, namun dalam pelaksanaannya masih perlu evaluasi.
“Sebenarnya harusnya sudah dievaluasi itu satu, kedua tentu pengawasan yang dilakukan. Kemudian disini kan ada indikasi juga orang-orang yang dapat banyak jatah. Sehingga ada beberapa yayasan atau lembaga badan hukum lainnya yang memposting sehingga tidak terkontrol, tidak terkoordinir. MBG ini suatu niatan yang baik untuk generasi muda kedepan lebih bergizi. Maka perlu pengawasan," ungkapnya, Selasa 23 September 2025.
Menurutnya, salah satu persoalan terletak pada kapasitas dapur yang terlalu besar. Saat ini, satu dapur bisa melayani hingga 3 ribu porsi makanan per hari.
“Di masyarakat kita, jangankan sampai 3 ribu kita mau selamatan aja orang yang di dapur itu mungkin sampai puluhan. Sementara bagaimana kita menyiapkan makanan yang 3 ribu dengan keterbatasan orang, sehingga mungkin akan terjadi kelalaian,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam hal pengawasan dan mengontrol makanan tersebut.
“Kemudian, sebelum makanan itu dikonsumsi oleh anak didik kita sebaiknya kepala sekolah juga ada yang membantu, jadi sebelum dikonsumsi mungkin dicek dulu apakah makanan itu basi atau kadaluarsa. Itu dicek dulu oleh sekolah, harus ada orangnya," ujarnya.  
Ia juga mendukung pernyataan Menteri Keuangan terkait optimalisasi anggaran MBG. Jika serapannya rendah, sebaiknya pendanaanya dialihkan ke program yang lain atau perlu alternatif selain menyiapkan dapur, misalnya dengan memberdayakan kantin sekolah untuk penyediaan makanan di daerah terpencil.
“Intinya, program ini bagus. Tapi kalau dibiarkan tanpa pengawasan yang memadai, akan jadi masalah besar. Pemerintah daerah jangan lepas tangan, harus benar-benar ikut mengontrol,” tutupnya.

Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved