RESMI Tunggakan Iuran Peserta BPJS Kesehatan Dihapus November 2025, Pemerintah dan DPR Sepakat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aturan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan dihapus per November 2025, telah resmi disepakati pemerintah dan DPR RI.

Hal itu diungkap Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan agar rakyat Indonesia bisa kembali mendapatkan hak layanan kesehatan yang layak tanpa terbebani tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

Cak Imin mengatakan, saat ini, pemerintah tengah berupaya untuk membebaskan masyarakat dari beban tunggakan iuran yang mencapai puluhan triliun rupiah.

“Saya sedang terus berusaha agar tunggakan utang seluruh peserta BPJS ini segera dibebaskan,” kata Cak Imin, dalam keterangan pers, Kamis 2 Oktober 2025.

• Dipermudah! Syarat Mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Terbaru Tanpa Harus Resign, Begini Caranya

“Jadi, tidak dianggap utang lagi. Semoga sukses bulan depan ini (November 2025). Setelah tunggakan dilunasi oleh pemerintah, maka semua peserta bisa memulai iuran baru,” lanjut dia.

Menurut dia, langkah ini adalah sebagian dari agenda besar pemerintah untuk memperkuat jaring pengaman sosial, terutama bagi masyarakat rentan.

“Ini bentuk kehadiran negara. Jangan sampai rakyat kecil tidak bisa mengakses layanan kesehatan hanya karena ada tunggakan lama,” kata dia.

“Setelah masalah tunggakan selesai, kita dorong kesadaran iuran yang baru agar sistem ini bisa berkelanjutan,” sambung dia.

Meski demikian, Cak Imin menekankan pembebasan tunggakan tidak berarti bahwa masyarakat lepas tanggung jawab.

Namun sebaliknya, upaya ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan baru agar peserta bisa kembali berkontribusi dan layanan BPJS Kesehatan tetap berjalan dengan baik.

“Rencana kebijakan ini diharapkan memberi harapan baru bagi jutaan peserta BPJS yang selama ini terkendala akses layanan kesehatan akibat status kepesertaannya nonaktif,” tegas dia.

DPR Sepakat

Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mendorong pemerintah segera merealisasikan rencana penghapusan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan.

Menurut Arzeti, kebijakan itu menjadi harapan baru bagi masyarakat, terutama kelompok rentan, yang selama ini kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat status kepesertaan nonaktif.

“Pembebasan tunggakan ini penting, tetapi jangan sampai membuat masyarakat lalai terhadap kewajibannya,” kata Arzeti, dalam keterangan tertulisnya, Kamis 9 Oktober 2025.

“Kami melihat inisiatif ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya dari risiko kesehatan dan beban finansial yang menumpuk,” sambung dia.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, banyak masyarakat yang terpaksa menahan diri untuk berobat karena kartu BPJS Kesehatannya diblokir akibat tunggakan.

Padahal, kata Arzeti, kondisi tersebut sering kali terjadi karena persoalan ekonomi dan beban hidup yang berat para peserta.

“Kita sering temukan, banyak masyarakat menahan berobat karena BPJS Kesehatan-nya dibekukan karena belum bayar atau menunggak, khususnya masyarakat dari kelompok rentan.

Ini kan miris sekali ya, padahal bisa saja mereka menunggak karena berbagai persoalan dan beban hidup,” ungkap Arzeti.

Meski begitu, Arzeti mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengganggu keberlanjutan sistem JKN secara keseluruhan.

Dia juga berharap pemerintah menjalankan rencana tersebut dengan mekanisme yang terukur dan tepat sasaran.

“Edukasi dan pendampingan tetap harus dijalankan agar peserta JKN tetap aktif membayar iuran secara rutin ke depannya,” ujar Arzeti.

“Komitmen memperkuat sistem JKN juga harus terus dijaga. Layanan kesehatan tidak boleh menjadi beban, tetapi harus menjadi hak yang bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia,” sambung dia.

Arzeti menambahkan, Komisi IX DPR akan mengawal implementasi kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan risiko bagi keberlangsungan layanan BPJS Kesehatan.

“Kami akan pastikan pelaksanaan kebijakan ini berjalan transparan, dengan basis data yang akurat dan evaluasi yang konsisten,” pungkas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah untuk membebaskan masyarakat dari beban tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

“Saya sedang terus berusaha agar tunggakan utang seluruh peserta BPJS ini segera dibebaskan. Jadi, tidak dianggap utang lagi.

Semoga sukses bulan depan ini (November 2025),” kata Cak Imin, Kamis 2 Oktober 2025.

• UPDATE Penyesuaian Tarif Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Oktober 2025 Resmi Naik atau Tidak Cek Disini

Dia menegaskan, setelah tunggakan dilunasi oleh pemerintah, peserta dapat memulai iuran baru tanpa terbebani utang lama.

“Ini bentuk kehadiran negara. Jangan sampai rakyat kecil tidak bisa mengakses layanan kesehatan hanya karena ada tunggakan lama,” ujar Cak Imin.

# Berita Viral

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!