Capaian UHC Kalbar Terus Meningkat, Dinkes Kalbar Dorong Percepatan di Seluruh Kabupaten/Kota

Ringkasan Berita:

• Berdasarkan hingga bulan November 2025, tingkat kepesertaan JKN di Kalimantan Barat telah mencapai lebih dari 94,10 persen dari total penduduk. 
• Angka ini, kata Kadiskes, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kalimantan Barat telah terlindungi dalam program jaminan kesehatan nasional. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat langkah strategis guna mewujudkan pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. 

Salah satu upaya utama yang menjadi fokus adalah pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi ketika seluruh penduduk telah memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjamin melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, dr. Erna Yulianti yang menuturkan berdasarkan hingga bulan November 2025, tingkat kepesertaan JKN di Kalimantan Barat telah mencapai lebih dari 94,10 persen dari total penduduk. 

Angka ini, kata Kadiskes, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kalimantan Barat telah terlindungi dalam program jaminan kesehatan nasional. 

Namun, masih terdapat sekitar lima kabupaten yang belum mencapai status UHC sepenuhnya. 

“Dalam hal ini kita berkomitmen mendorong percepatan agar seluruh kabupaten/kota segera mencapai target tersebut sesuai arah kebijakan dalam RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat,” kata Kadiskes.

dr. Erna bilang, capaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh pihak, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BPJS Kesehatan, maupun dukungan masyarakat. 

Kendati demikian, percepatan menuju UHC secara menyeluruh masih menjadi tantangan yang memerlukan sinergi lintas sektor.

• UPDATE UMK Kota Pontianak 2026: Besaran Gaji Minimum Pegawai Kenaikan 5-10 Persen Lengkap

“Capaian UHC Kalimantan Barat yang sudah  94,10 persen dari 5.679.948 penduduk Kalbar (Data Penduduk Kalbar semester 1 TH 2025), hal ini merupakan bukti nyata komitmen kita bersama dalam memastikan masyarakat terlindungi oleh jaminan kesehatan,” paparnya.

“Namun, kita tidak boleh berhenti di sini. Pemerintah provinsi terus mendorong kabupaten dan kota untuk mempercepat langkah-langkah strategis agar seluruh wilayah mencapai UHC secara penuh,” timpalnya.

Lebih lanjut, dr. Erna menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memberikan dukungan konkret kepada kabupaten/kota, baik melalui fasilitasi koordinasi, asistensi teknis, maupun dukungan anggaran dari tingkat provinsi. 

Dukungan tersebut difokuskan untuk memperkuat pelaksanaan program JKN serta membantu daerah dalam mencapai UHC.

Selain itu, lanjutnya, pelaksanaan program JKN juga mendapat sokongan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang difokuskan untuk pembiayaan layanan kesehatan strategis di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan. 

“Sinergi antara APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan APBN menjadi pilar utama dalam mendukung keberlanjutan program JKN serta menjaga kualitas layanan bagi peserta di seluruh wilayah.,” tegas Kadiskes.

Selain penguatan layanan kesehatan, dirinya memastikan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat juga aktif melakukan koordinasi dan pendampingan kepada kabupaten/kota yang belum mencapai UHC.