LMKN & PRSSNI Bahas Skema Pembayaran Royalti Lagu, Kemenkum Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum

Menanggapi dinamika tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, memberikan pandangan bahwa dialog antara LMKN dan PRSSNI merupakan langkah penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem industri kreatif dan penyiaran.

“Skema royalti harus mampu melindungi hak pencipta tanpa mengabaikan keberlangsungan pelaku industri penyiaran. Prinsip keadilan dan kepastian hukum harus berjalan beriringan, karena keberhasilan ekosistem musik nasional ditentukan oleh sinergi yang sehat antara pencipta, pengguna, dan negara,” tegas Jonny.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah dan Kantor Wilayah siap mendukung implementasi kebijakan yang selaras dengan hukum nasional.

 “Kami berharap diskusi seperti ini menghasilkan formula yang proporsional dan dapat diterapkan secara efektif, sehingga tidak menimbulkan beban berlebihan bagi radio, namun tetap menjamin hak ekonomi pencipta,” ujarnya.

Pertemuan antara LMKN dan PRSSNI ini diharapkan menjadi titik awal terbentuknya kebijakan tarif royalti yang lebih proporsional, melindungi hak pencipta, dan menjaga keberlanjutan industri radio nasional. (*)