Dana Bagi Hasil 2026 Capai Rp1,73 Triliun, Cek Rincian Uang Rakyat Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pemerintah resmi menetapkan pagu alokasi definitif TKD 2026 Kalimantan Barat senilai Rp1,73 triliun, yang akan dicantumkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026. 

Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat desentralisasi fiskal dan pemerataan pembangunan daerah, khususnya di wilayah Kalimantan Barat.

Dari total dana transfer tersebut, Dana Bagi Hasil (DBH) mencatat total Rp130,14 miliar, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi porsi terbesar dengan total Rp1,60 triliun. 

Fokus utama alokasi DAU diarahkan pada pendidikan dan kesehatan, sejalan dengan prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Menurut data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 7 Oktober 2025, Kalimantan Barat juga mencatat realisasi APBD 2025 yang cukup dinamis, dengan capaian pendapatan daerah sebesar 68,04 persen dari total pagu Rp5,99 triliun. 

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam efisiensi belanja modal dan belanja bantuan keuangan.

[Cek Berita dan informasi berita viral KLIK DISINI]

Rincian Dana Transfer Umum 2026 untuk Kalimantan Barat

1. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan SDA

Berdasarkan data resmi, total Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kalimantan Barat mencapai Rp130,14 miliar. 

Komponen utama DBH berasal dari pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp35,34 miliar dan pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp20,58 miliar. 

Selain itu, DBH dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) mencapai Rp1,09 miliar.

Dari sisi sumber daya alam (SDA), sektor kehutanan menjadi penyumbang terbesar dengan total Rp31,12 miliar yang terdiri atas IUPH/PSDH Rp3,24 miliar dan Dana Reboisasi (DR) Rp27,87 miliar. 

Sektor minerba (mineral dan batubara) juga berkontribusi signifikan sebesar Rp27,65 miliar, sementara sektor migas, perikanan, dan panas bumi belum memberikan kontribusi berarti di tahun anggaran ini.

Tak ketinggalan, DBH Perkebunan Sawit sebesar Rp14,33 miliar turut memperkuat kapasitas fiskal daerah, mengingat Kalimantan Barat merupakan salah satu lumbung sawit nasional.

Fokus Dana Alokasi Umum (DAU) 2026: Pendidikan dan Kesehatan

Dari total Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp1,73 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) mendominasi dengan Rp1,60 triliun. 

Pemerintah menetapkan dua bidang prioritas utama dari DAU yang ditentukan penggunaannya, yaitu:

Bidang Pendidikan

Alokasi dana pendidikan Kalimantan Barat untuk tahun anggaran 2026 mencapai Rp38,00 miliar. 

Dana ini diharapkan mendukung peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, pembangunan sarana sekolah, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

Bidang Kesehatan

Sementara itu, sektor kesehatan memperoleh alokasi Rp16,57 miliar, yang akan difokuskan pada penguatan layanan kesehatan dasar, peningkatan fasilitas puskesmas, serta penyediaan obat-obatan esensial di seluruh kabupaten/kota.

Menariknya, dana kelurahan tidak ditetapkan secara khusus dalam alokasi DAU 2026, menandakan adanya pergeseran fokus ke program lintas sektor yang lebih strategis dan berbasis kinerja.

Realisasi APBD Kalimantan Barat 2025: Tantangan dan Peluang

Data realisasi APBD Kalimantan Barat per Desember 2025 menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah mencapai Rp4,07 triliun dari target Rp5,99 triliun atau sebesar 68,04 persen. 

Meski belum sepenuhnya optimal, capaian tersebut menandakan adanya upaya peningkatan efektivitas pemungutan pendapatan asli daerah (PAD).

Rincian Realisasi Pendapatan Daerah:

1. PAD: Rp2,08 triliun dari target Rp2,78 triliun (74,72 persen)
2. Pajak Daerah: Rp1,57 triliun (70,65 persen )
3. Retribusi Daerah: Rp235,79 miliar (60,53 persen )
4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah: Rp127,69 miliar (101,29 % )
5. Lain-lain PAD yang sah: Rp149,33 miliar (299,48 % )

Peningkatan signifikan pada kategori “lain-lain PAD yang sah” menandakan adanya optimalisasi penerimaan nonpajak, seperti dividen BUMD dan hasil kerja sama aset daerah.

Rincian Belanja Daerah

Sementara itu, belanja daerah baru terealisasi 43,53 persen dari total Rp6,14 triliun. Komposisi terbesar masih didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp1,36 triliun (61,50 % ) dan belanja barang dan jasa Rp737,24 miliar (39,34 % ).

Namun, belanja modal masih rendah dengan realisasi hanya 15,32 persen, menandakan adanya potensi percepatan proyek infrastruktur pada akhir tahun anggaran. 

Belanja bantuan keuangan juga mencatat realisasi terendah (0,95 % ), yang menunjukkan perlu adanya efisiensi dan penyederhanaan prosedur penyaluran.

Pembiayaan Daerah 2025: Surplus dari SILPA

Menariknya, data pembiayaan daerah menunjukkan adanya surplus signifikan, dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp304,27 miliar, atau 152,13 persen dari target Rp200 miliar. 

Angka ini berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

Sebaliknya, pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal daerah nihil, menandakan kebijakan kehati-hatian dalam ekspansi investasi daerah.

Analisis Fiskal dan Arah Kebijakan 2026

Dari perspektif fiskal, TKD 2026 Kalimantan Barat menggambarkan strategi pemerintah pusat yang menitikberatkan pada efisiensi dan pemerataan.

Dengan total DTU Rp1,73 triliun, dana ini akan memperkuat fondasi pelayanan publik serta mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah.

Tantangan Utama:

Optimalisasi realisasi belanja modal agar infrastruktur daerah lebih merata.

Peningkatan PAD berkelanjutan melalui inovasi pajak daerah dan retribusi digital.

Transparansi pengelolaan DBH SDA, terutama di sektor kehutanan dan minerba.

Peluang ke Depan:

Pemanfaatan DBH sawit untuk mendukung ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas fiskal desa melalui sinergi program pusat-daerah.

Penguatan akuntabilitas fiskal melalui digitalisasi laporan keuangan daerah berbasis SIKD.

Sinergi Fiskal Menuju Kalbar Maju 2026

Secara keseluruhan, pagu alokasi definitif TKD 2026 untuk Kalimantan Barat menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan inklusif di wilayah ini. 

Dengan komposisi dana yang berimbang antara DBH, DAU, dan alokasi sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan, Kalimantan Barat diharapkan mampu mempercepat transformasi ekonomi daerahnya.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta optimalisasi kinerja fiskal yang transparan, Kalbar berpeluang besar mencapai target pembangunan berkelanjutan menuju tahun 2026.

Selengkapnya Klik

LINK 1

LINK 2

(*)

* Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
* Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!