Pengetatan SOP Makan Bergizi Gratis, Puluhan SPPG di Kalbar Disuspend

Ringkasan Berita:

• Kepala Regional (Kareg) Program MBG Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, mengatakan jumlah tersebut tersebar di berbagai kabupaten/kota, meski rincian pastinya masih menunggu laporan dari koordinator wilayah (korwil) di masing-masing daerah.
• Merujuk surat edaran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 1531/D.TWS/04/2026 tertanggal 12 April 2026, sebanyak 22 SPPG atau dapur MBG di Kalimantan Barat kembali dihentikan sementara operasionalnya.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kebijakan pengetatan standar operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak pada puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Barat.

Hingga kini, hampir 100 SPPG terpaksa disuspend atau dihentikan sementara operasionalnya karena belum memenuhi sejumlah persyaratan teknis.

Kepala Regional (Kareg) Program MBG Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, mengatakan jumlah tersebut tersebar di berbagai kabupaten/kota, meski rincian pastinya masih menunggu laporan dari koordinator wilayah (korwil) di masing-masing daerah.

"Total SPPG yang ditutup sementara itu sudah hampir mencapai 100. Untuk rincian per kabupaten/kota lebih pastinya ada di korwil masing-masing," ujarnya saat dikonfirmasi Tribunpontianak.co.id, Selasa 14 April 2026.  

Merujuk surat edaran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 1531/D.TWS/04/2026 tertanggal 12 April 2026, sebanyak 22 SPPG atau dapur MBG di Kalimantan Barat kembali dihentikan sementara operasionalnya.

• 50 Dapur MBG di Sambas Beroperasi, Baru 35 yang Kantongi SLHS

Sementara itu, data di tingkat daerah yang didapat dari laporan koordinator wilayah.

Di Kabupaten Kayong Utara, berdasarkan informasi dari koordinator wilayah, terdapat sembilan SPPG yang dihentikan sementara selama program MBG berjalan. 

Dari jumlah tersebut, dua SPPG di antaranya kini telah kembali beroperasi.

Adapun di Kabupaten Ketapang, koordinator wilayah mencatat sebanyak 12 SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya. 

Saat ini, seluruhnya tengah dalam proses perbaikan guna memenuhi standar yang ditetapkan.

Menurut Agus, penangguhan operasional tersebut dilakukan karena sejumlah SPPG belum memenuhi standar yang ditetapkan, di antaranya terkait kelengkapan fasilitas, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"SPPG yang di suspend ini di karenakan beberapa hal yang belum seusai baik dari segi fasilitas, IPAL dan SLHS," jelasnya.  

Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk memastikan kualitas layanan program MBG tetap terjaga, khususnya dalam hal keamanan dan kelayakan konsumsi makanan bagi penerima manfaat.

Pihaknya berharap seluruh pengelola SPPG dapat segera melakukan pembenahan dan melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan.

"Harapannya dengan ada suspend ini, seluruh SPPG di Kalimantan Barat dapat segera melengkapi fasilitas dan sertifikasi agar sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional," pungkas Agus. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!