JALAN Sintang Memprihatinkan! Gaji-Tunjangan Pegawai Capai 800 M & Alokasi Infrastruktur Hanya 88 M

Ringkasan Berita:

1. Dari total 1.787,96 km jalan kabupaten, hanya 11,73 persen atau sekitar 209 km yang tergolong mantap. Usulan DAK Fisik bidang jalan tahun 2026 pun tidak disetujui pemerintah pusat, membuat pembangunan infrastruktur terancam stagnan.
2. Dalam APBD Sintang 2026 sebesar Rp2,3 triliun, belanja pegawai naik menjadi Rp800,1 miliar (naik 4,7 persen), sementara belanja infrastruktur hanya Rp88,6 miliar. DAK fisik bahkan turun hingga 97,57 persen dari tahun sebelumnya.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Kondisi infrastruktur di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. 

Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, mengungkapkan keprihatinannya terhadap buruknya kondisi jalan dan jembatan di wilayahnya, yang dinilai sangat tertinggal dibanding daerah lain di Kalbar.

Menurut data Pemerintah Kabupaten Sintang, dari total panjang jalan kabupaten 1.787,96 kilometer, hanya 11,73 persen atau sekitar 209 kilometer yang masuk kategori jalan mantap.

“Kondisinya sangat tertinggal kalau dibandingkan dengan Kapuas Hulu"

Baca juga: Hadiri Kenal Sambut, Bupati Sintang Ajak Kejaksaan Negeri Perkuat Sinergi dan Kolaborasi

"Di sana jalan mantapnya sudah mencapai 80 persen, sementara kita baru 11 persen. Jadi betul-betul sangat tertinggal,” ujar Bupati Bala, Sabtu 8 November 2025.

Lebih memprihatinkan lagi, usulan peningkatan infrastruktur melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang jalan) untuk tahun anggaran 2026 tidak disetujui sama sekali oleh pemerintah pusat.

“Beberapa ruas sudah kami usulkan, tetapi ternyata hasilnya nol persen. Jadi untuk tahun 2026, sudah dipastikan tidak ada DAK fisik untuk Kabupaten Sintang,” tegas Bupati Bala.

Baca juga: Polres Sintang Gelar Upacara Korp Raport Kenaikan Pangkat Pengabdian Satu Personelnya

APBD 2026: Belanja Pegawai Naik, Infrastruktur Turun

Bupati juga menjelaskan gambaran umum belanja daerah tahun 2026.

Total belanja yang direncanakan sebesar Rp2,3 triliun, namun yang diperkirakan terealisasi melalui APBD atau transfer daerah hanya Rp1,95 triliun, turun sekitar 16,8 persen dari ekspektasi awal.

Rinciannya, belanja pegawai mencapai Rp763,5 miliar, sementara belanja infrastruktur hanya Rp88,6 miliar.

Selain itu, DAK fisik yang sebelumnya mencapai Rp2,43 miliar turun drastis hingga 97,57 persen.

“Belanja pegawai memang naik 4,7 persen, dari Rp763,5 miliar menjadi Rp800,1 miliar. Tapi earmark PU yang kami ajukan sebesar Rp69,1 miliar juga hilang 100 persen,” jelasnya.

Meski begitu, Bupati menyebut DAK non-fisik masih mengalami kenaikan dari Rp319 miliar menjadi Rp346 miliar.

Namun, tanpa dukungan DAK fisik, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tetap menjadi persoalan besar bagi Sintang.