Demo Warga Minta Copot Kades Pelimpaan, Ashari Mengaku Dipersulit Membuat Surat Pengantar Nikah

“Saya salah satu yang menjadi korban buruknya pelayanan kepala desa, saya kerap diperlambat mengurus surat untuk menikah,” katanya.

Penulis: Imam Maksum | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Imam Maksum
DEMO WARGA - Ratusan warga Desa Pelimpaan melakukan aksi demo di Kantor Bupati Sambas meminta kades mereka dinonaktifkan, Kamis 30 Oktober 2025. Salah satu warga Ashari bilang dirinya dipersulit mengurus surat pengantar menikah. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Warga Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat meluapkan amarahnya di hadapan Wakil Bupati Sambas Heroaldi, Kamis 30 Oktober 2025.

Warga Desa Pelimpaan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Sambas menuntut kepala desa mereka dicopot atau dinonaktifkan dari jabatannya.

Menurut warga Kepala Desa Pelimpaan inisial S telah meresahkan masyarakat dan tak mampu menjalankan tugasnya sebagai kepala desa. Masyarakat kerap tidak mendapat pelayanan yang baik saat berurusan di kantor desa.

Termasuk sering kali warga dipersulit untuk menguruskan berkas dan surat menyurat tanah. Bahkan untuk mengurus surat menikah warga pun diperlambat.

Salah satunya Ashari, warga Desa Pelimpaan mengaku menjadi korban buruknya pelayanan kantor desa. Setiap kali mengurus administrasi di desa, kata dia,, warga dipersulit.

Ashari bilang dirinya dipersulit ketika menguruskan surat pengantar untuk menikah. Dia bilang kepala desa tak menandatangi surat pengantar menikah untuk dirinya.

“Saya salah satu yang menjadi korban buruknya pelayanan kepala desa, saya kerap diperlambat mengurus surat untuk menikah,” katanya.

Ashari mengatakan, warga sudah merasakan keresahan lantaran sikap kepala desa juga menunjukan arogansi kepada masyarakat. Warga menganggap sikap kepala desa tak mencerminkan pemimpin yang baik.

Baca juga: Warga Desa Pelimpaan Demo ke Kantor Bupati Sambas Desak Kades Dicopot

"Kami menyayangkan sikap dari kepala desa ini yang suka mengancam warga, cukup arogansi, kalau masyarakat hendak mengurus surat menyurat di desa," katanya.

Dia menjelaskan, warga ingin hasil dari demo di kantor Bupati Sambas ini dapat diterbitkan berita acara untuk penonaktifan jabatan kepala desa.

"Kami ingin hasil dari demo hari ini ada di Berita Acara yang mengatakan kepala desa ini dinonaktifkan segera, kalau memang kepala desa ini masih belum bisa dicopot dari jabatan," ujarnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved