TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan seolah menentang kebijakan pemerintah pusat soal Program Keluarga Berencana (KB).

Di mana menurutnya, program tersebut cukup merugikan bagi Pemerintah Kalimantan Barat atas dasar Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat yang minim untuk Kalimantan Barat.

Diketahui DAU merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi dan pemerataan keuangan antar daerah.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kota Pontianak, Husin mengaku kurang sependapat atas pernyataan Krisantus.

“Saya kurang sependapat dengan pak Wakil Gubernur, program KB ini sudah lama ada, bahkan sejak zaman orde baru untuk mengurangi tingkat laju pertambahan jumlan penduduk,” kata Husin kepada tribunpontianak.co.id, Kamis 12 Juni 2025.

Tak hanya itu, menurutnya persoalan bagi hasil dana DAU harusnya memiliki variabel lain, selain dari jumlah penduduk yang dimaksud Wakil Gubernur Kalbar.

Baca juga: MENGEJUTKAN! Wagub Krisantus Tantang Kebijakan Pusat, Imbau Warga Kalbar Jangan KB

“Saya kira untuk bagi hasil dana DAU ini harusnya ada juga variabel lain. Jadi, tidak hanya dari jumlah penduduk semata,” pungkasnya.

Seperti diketahui juga bahwa Program KB merupakan kebijakan pemerintah pusat dengan dasar hukum yang kuat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-undang ini mengatur tujuan dan mekanisme pelaksanaan program KB, termasuk mengatur kelahiran anak, jarak kelahiran, usia ideal melahirkan, dan mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan yang sesuai dengan hak reproduksi. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!